Kuburan Massal Ditemukan di Jambo Papan

Liputan6.com, Aceh Selatan: Pasukan TNI menemukan kuburan massal di Desa Jambo Papan, Kecamatan Kelud Tengah, Aceh Selatan, Sabtu (28/6) siang. Di dalam makam ditemukan tumpukan kerangka empat orang penduduk Desa Koto yang teridentifikasi bernama Idrus, Muhammad Ali, Hasimi, dan Judin. Keempat orang tersebut adalah korban kekejaman anggota Gerakan Aceh Merdeka. Mereka diculik dan disiksa bersama puluhan warga lain karena menyandera enam orang pemimpin GAM wilayah Koto, 5 Juni 2001. quotMereka pake senjata AK 47 dan M-16. Mereka jumlahnya 300 orang dan tidak segan-segan meletuskan senjata," kata Rahbal, korban penculikan yang selamat.

Keterangan ini dibenarkan korban lain, Misbah. Misbah mengatakan, selama ditahan warga dianiaya secara sadis. "Saya menyaksikan sendiri, ada yang ditarik mobil, ada juga yang disembelih," kata Misbah, menuturkan. Selain disiksa, warga juga dipaksa membuat perjanjian untuk tidak menyandera anggota GAM lagi. "Kami disuruh bikin perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan Malam 5 Juni," ujar Rahbal, mengimbuhkan.

Warga setempat membenarkan bahwa Desa Koto adalah satu di antara basis markas GAM. Para anggota kelompok separatis itu tak segan membantai penduduk yang dianggap menentang kebijakan mereka. Ini dibuktikan dengan penemuan beberapa kerangkeng di Desa Koto. Penemuan ruang tahanan berdasarkan keterangan warga yang berani membuka mulut setelah Operasi Pemulihan di Tanah Rencong digelar [baca: TNI Menemukan Kerangkeng dan "Pindad" ala GAM].

Penemuan kuburan massal memang tidak hanya di Desa Koto. Beberapa hari silam, TNI pun mendapatkan belasan kerangka manusia tertanam di dalam makam di Desa Kem [baca: TNI Menemukan Kuburan Massal Keganasan GAM]. Penggalian kuburan oleh TNI mengundang kecaman dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras). Kontras menilai pembongkaran kuburan massal berpengaruh pada keabsahan barang bukti. Seharusnya, lembaga yang menyelidiki keberadaan makam itu adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Anehnya, hingga kini, Komnas pun tidak mengeluarkan pernyataan dan keterangan resmi tentang masalah tersebut, padahal mereka telah berada di Aceh untuk melakukan verifikasi.(KEN/Tim Liputan 6 SCTV)