3 Tips Jalankan Vaksinasi Inklusif agar Ramah bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas

Sebelumnya, vaksinasi inklusif telah diusung AIHSP guna memberikan vaksin merata pada kelompok berisiko tinggi. Meski begitu, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaanya.

“Dalam merespons pandemi COVID-19, upaya yang paling sulit adalah melakukan vaksinasi secara merata karena ada beberapa kelompok berisiko tinggi yang sulit dijangkau. Kelompok berisiko tinggi selalu menjadi prioritas,” kata Direktur Program AIHSP, John Leigh dalam keterangan yang sama.

Terdapat berbagai tantangan dalam upaya meyakinkan kelompok lansia dan disabilitas untuk menerima vaksinasi COVID-19 selama pandemi. Kelompok ini cenderung takut mendapatkan vaksin karena khawatir terhadap efek sampingnya.

Yulianto pun memaparkan adanya tantangan selama pelaksanaan program vaksinasi bagi kelompok berisiko tinggi.

Beberapa tantangan di antaranya minimnya informasi tentang vaksinasi COVID-19, seperti waktu pelaksanaannya, efek sampingnya, sampai adanya diskriminasi pada kelompok disabilitas.

"Salah satu tantangan yang kita temukan adalah masyarakat tidak percaya dengan informasi yang beredar," ujar Yulianto.

Untuk mengatasinya, dengan didanai Pemerintah Australia, AIHSP menginisiasi kolaborasi dalam bentuk pentahelix. Ini melibatkan pemerintah, universitas, jurnalis, private sector, hingga organisasi masyarakat yang mampu melaksanakan vaksinasi inklusif melalui implementasi komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat.

"Mengajak seseorang untuk mau divaksin, tentunya harus dengan pendekatan yang berulang, menyampaikan informasi yang persuasif, didorong motivasinya, di antar ke tempat vaksin, ditemani dan diperhatikan hingga pasca vaksinasi," jelas Yulianto.

Sejalan dengan AIHSP, epidemiologi Dicky Budiman menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia masih harus terus menjamin layanan vaksin booster COVID-19 bagi kaum berisiko tinggi, Baik lansia maupun penyandang disabilitas.

Di mana kelompok tersebut harus menjadi prioritas untuk mendapatkan layanan kesehatan karena risiko angka kematian bagi kelompok tersebut sangat tinggi.

Menurutnya, pemerintah harus segera menetapkan pencegahan dan manajemen COVID-19 jangka panjang, termasuk skema pelayanan kesehatan yang siap untuk menghadapi ancaman kesehatan di masa depan.

Seperti diketahui, vaksin COVID-19 memiliki keterbatasan dalam durasi perlindungannya, yakni kurang lebih satu tahun. Dengan demikian, diperlukan pemberian vaksinasi booster untuk mempertahankan proteksi dari keparahan dan fatalitas.

“Ketika berbicara cakupan vaksin yang masih rendah, hal tersebut harus ditinjau lebih dalam, terutama pada strategi komunikasi risiko yang diterapkan oleh pemerintah. Agar ke depannya strategi komunikasi risiko tersebut bisa menjadi pembelajaran untuk implementasi layanan kesehatan di masa depan,” ujar Dicky Budiman.