Sukses

Penyandang Disabilitas Rentan Jadi Korban Bencana, Ini Pentingnya Pelatihan Respons Kemanusiaan

Liputan6.com, Jakarta Penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia) merupakan kelompok yang rentan menjadi korban ketika terjadi bencana alam.

Risiko mereka lebih tinggi ketimbang masyarakat lainnya lantaran mobilitas yang terbatas. Untuk itu, pelatihan penanggulangan bencana perlu melibatkan kelompok-kelompok tersebut.

Pelatihan semacam ini telah direalisasikan melalui program Partners for inclusion: Localisting Inclusive Humanitarian Response atau PIONEER.

Program ini telah dilakukan satu tahun belakangan, salah satunya di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Menurut Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS LU) Pelita Hati Kabupaten Sigi, Erwin Pakewai, program ini penting bagi penyandang disabilitas dan lansia.

Pasalnya, belum banyak inisiatif dan pengembangan pelokalan yang memperkuat peran aktor lokal. Khususnya penyandang disabilitas dan orang lanjut usia dalam kesiapsiagaan dan respons kemanusiaan (bencana).

“Akibatnya, respons kemanusiaan sering kali kurang inklusif, dan cenderung memosisikan disabilitas dan lanjut usia sebagai objek.”

“Padahal seharusnya, harapan organisasi-organisasi disabilitas dan lansia bisa dilibatkan dalam program bukan hanya sebagai penerima manfaat, tapi juga dilibatkan dalam kegiatan kemanusiaan yang inklusif,” kata Erwin dalam pemaparan materi soal PIONEER di Jakarta Pusat, ditulis Jumat (16/9/2022).

Ia pun menjelaskan soal mekanisme penerapan model PIONEER yang dilaksanakan di Desa Bora, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Di Kabupaten tersebut, program ini diterapkan dengan kerja sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Sosial Sigi, dan lain-lain.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

5 Mandat Inklusi

Tujuan yang diharapkan dari program ini adalah mewujudkan partisipasi respons kemanusiaan yang inklusif, berkualitas, dan akuntabilitas. Ini dilakukan melalui partisipasi bermakna dan kemitraan yang setara bagi organisasi penyandang disabilitas dan organisasi lansia.

Ada lima mandat inklusi dalam PIONEER melalui kesiapsiagaan dan respons kemanusiaan di Kabupaten Sigi.

Kelima mandat itu adalah:

- Data pilah yang erat kaitannya dengan pendataan sesuai kebutuhan disabilitas dan lanjut usia. Biasanya, dalam respons kemanusiaan ini, jika tidak ada data yang akurat dan tepat maka pemberian bantuan tidak akan sesuai dengan harapan orang-orang yang menerimanya.

- Peningkatan kapasitas, ini terkait pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada disabilitas dan lansia contohnya agar mengetahui bagaimana cara menghadapi respons kemanusiaan seperti bencana alam. Dengan demikian, jika suatu saat terjadi bencana, maka mereka tahu apa yang sebaiknya dilakukan.

Penyandang disabilitas dan lansia juga bisa mengikuti kegiatan simulasi. Ini merupakan kegiatan yang melibatkan disabilitas dan lansia untuk sama-sama melaksanakan simulasi bencana.

3 dari 4 halaman

Mandat Berikutnya

Mandat berikutnya adalah:

- Priorotas perlindungan. Penyandang disabilitas dan lansia berhak mendapatkan keselamatan dan perlindungan dari stigma, kekerasan, dan diskriminasi. Mereka juga berhak mendapatkan pemenuhan hak dan pemenuhan kebutuhan dasar.

- Mandat terakhir adalah partisipasi. Mereka berhak mendapat kesetaraan dan kesempatan yang sama pada seluruh komponen yang ada. Artinya semua pihak di Desa Bora memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan meningkatkan kapasitas.

Mereka juga perlu terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, kelembagaan, dan pengambilan keputusan.

PIONEER sendiri merupakan program kolaborasi Arbeiter-Samariter-Bund  (ASB) Indonesia and the Philippines, Humanitarian Forum Indonesia, Resilience Development Initiative (RDI) dan Advokasi Inklusi Disabilitas (AUDISI).

Ini adalah program untuk melokalisasi respons kemanusiaan inklusif dengan membangun kemitraan kelembagaan antara Organisasi Perangkat Desa (OPD) dan organisasi kemanusiaan lokal. Model ini bertujuan meningkatkan inklusi, kualitas, dan akuntabilitas program respons kemanusiaan. Dengan cara menciptakan ruang bagi OPD dan organisasi kemanusiaan untuk bersama-sama merancang, menyampaikan, memantau dan mengevaluasi program kemanusiaan.

4 dari 4 halaman

Tiga Komponen Utama

Model tersebut dibangun di atas keberhasilan konsep “lokalisasi bantuan” yang diperkenalkan melalui Grand Bargain Agreement. Ini ditopang oleh semangat revolusi partisipasi penyandang disabilitas dan lanjut usia melalui kemitraan yang setara dengan para pelaku kemanusiaan lokal.

Ada tiga komponen utama dalam program PIONEER yakni:

- Kemitraan Inklusi

Komponen ini melibatkan pengembangan kemitraan kolaboratif antara organisasi kemanusiaan lokal dan OPD.

Perjanjian kemitraan akan mempertimbangkan hubungan kerja yang setara dan timbal balik, prinsip dan kriteria inklusif, dan mekanisme pemantauan dan umpan balik yang transparan dan spesifik budaya.

- Penguatan Kapasitas

Penguatan kapasitas mencakup serangkaian paket kerja (modul) untuk menyadarkan dan memperkuat kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan untuk memulai dan mengelola respons kemanusiaan yang berkualitas tinggi, inklusif dan akuntabel.

Fitur yang disorot dari komponen ini adalah pembagian kapasitas di antara organisasi kemanusiaan dan OPD, yang keduanya memiliki keahlian teknis yang kaya dalam pekerjaan masing-masing.

Selanjutnya, jaringan antara PIONEER dan aktor lokal lainnya dalam wilayah sasaran akan ditingkatkan untuk memungkinkan kapasitas bersama dan mendorong praktik kolaboratif yang lebih luas.

- Partisipasi Bermakna

Komponen ini melibatkan intervensi lapangan yang dirancang sebagai “laboratorium perubahan” untuk organisasi kemanusiaan lokal dan OPD menjalankan pembelajaran mereka dan berkontribusi secara bermakna untuk memengaruhi nilai inklusi pada program kemanusiaan yang ada.

Revolusi partisipasi ini menargetkan perubahan pada tingkat perencanaan dan kebijakan serta penyampaian program kemanusiaan yang inklusif di tingkat lapangan. Termasuk juga pelibatan disabilitas dan lansia dalam program kemanusiaan.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS