Kolombia Wajibkan Bursa Kripto Laporkan Data Pengguna mulai Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kolombia resmi memperketat pengawasan terhadap industri kripto. Otoritas pajak Kolombia, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), menerbitkan Resolusi Nomor 000240 yang mewajibkan bursa kripto melaporkan data pengguna dan transaksi aset digital mulai tahun pajak 2026.

Dikutip dari Coinmarketcap, Senin (12/1/2026), aturan ini mencakup berbagai aset kripto, termasuk Bitcoin dan Ethereum, serta diberlakukan bagi seluruh penyedia layanan kripto yang beroperasi di Kolombia, baik entitas lokal maupun asing yang melayani warga Kolombia.

Kebijakan tersebut sejalan dengan standar internasional OECD Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) yang bertujuan meningkatkan transparansi pajak global.

Melalui regulasi ini, bursa kripto diwajibkan menyerahkan informasi detail terkait identitas pengguna dan aktivitas transaksi kepada otoritas pajak. Langkah tersebut diperkirakan akan mengurangi anonimitas transaksi kripto di Kolombia dan meningkatkan pengawasan arus aset digital oleh pemerintah.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Dari sisi industri, kebijakan ini berpotensi meningkatkan beban kepatuhan bagi platform kripto. Bursa yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

“Tidak menyampaikan informasi ini, menyampaikan secara tidak lengkap, mengandung kesalahan, atau melewati batas waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 651 Statuta Pajak, dengan denda antara 0,5 persen hingga 1 persen,” ujar Andrés Díaz, Partner Holland & Knight (Tax).

Para ahli hukum menilai regulasi ini akan menambah tugas administratif bagi pelaku industri kripto di Kolombia. Meski demikian, langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari tren global untuk memperkuat rezim perpajakan aset digital dan menekan praktik penyalahgunaan kripto.

Ke depan, kebijakan ini diperkirakan akan memperkuat kontrol pemerintah Kolombia terhadap pergerakan aset kripto, sekaligus menyelaraskan regulasi nasional dengan praktik yang diterapkan di negara-negara anggota OECD lainnya.