Keamanan Siber Layanan Publik Harus Beri Jaminan Perlindungan Data Pribadi

Liputan6.com, Jakarta - Keamanan siber layanan publik yang digunakan masyarakat harus memberikan jaminan pelindungan data pribadi. Hal ini menjadi bentuk menjaga kedaulatan digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, keamanan siber bukan lagi soal penangananganan ketika terjadinya aksi peretasan, tetapi juga mengantisipasi aksi tersebut terjadi.

“Keamanan siber hari ini tidak bisa lagi dipahami sebagai isu teknis atau sekadar penanganan insiden peretasan,” kata Nezar, dikutip dari Antara, Rabu (21/1/2026).

Menurutnya ruang siber kini menjadi arena strategis yang berdampak langsung pada kehidupan publik, mulai dari layanan administrasi, kesehatan, bantuan sosial, hingga proses demokrasi.

“Ancaman utama bukan serangan siber besar yang spektakuler, melainkan penipisan kedaulatan yang berlangsung perlahan dari sistem,” ujar Nezar.

Menurutnya, ketergantungan pada infrastruktur digital asing, kebocoran data strategis, dan manipulasi informasi berisiko menghentikan layanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat.

“Infrastruktur digital harus diposisikan sebagai aset keamanan. Kabel laut, pusat data, cloud, sistem identitas, dan kecerdasan buatan adalah bagian dari medan strategis,” tutur Nezar.

Dia mengutip laporan Global Cyber Security Outlook 2026, yang mencatat peningkatan sekitar 34 persen serangan ransomware bermotif geopolitik sepanjang 2025 dengan sasaran infrastruktur digital dan sektor kritis.

Oleh karena itu, Nezar menegaskan langkah konkret pemerintah melalui penguatan peran BSSN untuk memastikan kesadaran situasional siber nasional, melindungi data warga, menjaga layanan publik tetap berjalan, serta mengamankan proses demokrasi.

“Di era geopolitik siber negara tidak kalah karena diserang tetapi karena ruang digitalnya dibiarkan dibentuk oleh pihak lain. Tugas kita memastikan ruang digital Indonesia tetap berada dalam kendali Indonesia,