Eropa Bentuk Tim Ahli Pemberantas Disinformasi

Liputan6.com, Jakarta- Komisi Eropa membetuk kelompok ahli yang bertujuan mengembangkan kerangka kerja standar guru di Eropa, untuk menangkal disinformasi serta mempromosikan literasi digital.

Kelompok ahli penangkal disinformasi tersebut terdiri dari 25 anggota yang berasal dari ranah akademis, media, pendidikan, keamanan siber, dan beberapa institusi penelitian, lembaga non-profit, serta agen internasional dan Komisi Eropa.

Kegiatan juga dijalankan bersama The Commission Directorate General for Education and Culture (DG EAC) dan The Commission Directorate General for Communications Networks, Content and Technology (DG CNECT), yang bergerak di bidang budaya, pendidikan, serta dunia digital.

Inisiatif ini merupakan bagian dari the Commission’s Digital Education Action Plan yang telah dimulai tahun ini dan bertujuan untuk mencari tahu cara menghadapi transisi ke dunia digital serta dunia setelah pandemi selesai.

“Sekarang, berpikir kritis dan menilai kualitas informasi yang kita akses secara daring merupakan hal yang sama pentingnya dengan kompetensi membaca dan menulis,” ucap komisioner untuk inovasi, penelitian, budaya, edukasi, dan pemuda, Mariya Gabriel, melansireuractiv.com, Kamis (14/10/2021).

Ia menambahkan, “Kita ingin memberdayakan generasi muda untuk berkontribusi pada dunia debat dan diskusi secara daring. Untuk berhasil, kita akan bekerja, melalui kelompok ahli, dengan guru dan pengedukasi kami sebagai kekuatan pendorong perubahan pendidikan dan pelatihan,”

Komisi menargetkan sebanyak 80 persen dari populasi Eropa harus memiliki kemampuan dasar digital Pada 2030, yang awalnya angka hanya mencapai 56 persen pada 2019.

Seorang profesor di departemen media dan komunikasi di London School of Economic, Sonia Livingstone, mengaku terkejut karena tidak adanya ahli utama disinformasi dan literasi, kelompok maupun individu, di Eropa.

Maka dari itu, penemu sekaligus direktur eksekutif dari organisasi literasi, Lie Detectors, Juliane von Reppert-Bismark, menyatakan, Eropa membutuhkan peran yang melatih dan mengedukasi masyarakat untuk menangkal disinformasi dan dampak korosifnya pada nilai demokrasi.

“Guru-guru memberitahukan kepada kita kekhawatiran mereka akan dampak polarisasi informasi setiap hari, dan ini penting untuk kita mendapatkan jawaban yang benar. Mengukur dampak literasi media harus menjadi kunci utama dalam pekerjaan yang kita lakukan bersama proses konsultasi. Kita tetap waspada tentang peran perusahaan teknologi besardalam hal misinformasi di jejaring sosial,” ucap Juliane.

Amadea Claritta - Universitas Multimedia Nusantara

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.