PPDB 2020, Ketika Nasib Siswa Ditentukan Teknologi

Liputan6.com, Jakarta- Tahun ajaran baru kali ini dirasakan lebih berat. Banyak orangtua siswa bingung menghadapi kondisi kenormalan baru di tengah kondisi pandemi virus corona.

Banyak di antara orangtua siswa belum sepenuhnya paham dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020. Diprediksi ini akan berlangsung banyak kendala. Masalah teknologi menjadi salah satu penyebab. Harus disadari belum semua wilayah sudah terbuka dengan kemajuan zaman.

Untuk banyak daerah di Pulau Jawa, mayoritas menjalani proses secara online. Mereka memiliki infrastruktur teknologi memadai. Pertengahan bulan ini bahkan pendaftaran PPDB 2020 sudah dimulai.

PPDB secara luring (offline) kemungkinan masih akan berlangsung. Harus disadari tidak semua orangtua siswa melek teknologi. Terutama di daerah. Tentu ini menjadi dilema. Satu sisi mereka ingin anaknya bersekolah, sisi lain harus tetap menjaga kesehatan.

Kondisi itu dirasakan betul Andreas Tambah, Pengamat Pendidikan dari Komnas Pendidikan. Tidak masalah bila PPDB 2020 masih ada wilayah melaksanakan secara offline. Dia menyarankan perlu ada kesepakatan antara sekolah dan orangtua siswa tentang protokol kesehatan.

"Harus ada kesepakatan bersama yang tertulis resmi ya. Soalnya ini untuk keselamatan bersama juga," ujar Andreas kepada merdeka.com, Jumat pekan lalu.

Andreas Tambah menilai bahwa pandemi Covi-d19 ini menyadarkan pemerintah kalau sebagian daerah di Indonesia masih terbelakang. Beberapa daerah belum bisa mengakses internet maupun televisi dan radio. Ia meminta pemerintah harus berkonsentrasi penuh dalam hal ini.

Apalagi pandemi Covid-19 ini tidak akan selesai dalam satu tahun. Maka pemerintah harus siap untuk memajukan teknologi di seluruh wilayah di Indonesia. Jangan sampai ada daerah yang terbelakang.

"Dulu Pak Jokowi pernah mengatakan semua wilayah harus terjangkau internet. Nah itu harus diwujudkan. Selanjutnya tv, radio, dan sebagainya juga harus bisa diakses di semua daerah. Itu dulu harus diwujudkan," ucap dia.

Pemerataan teknologi menjadi masalah tersendiri dalam PPDB 2020. Sehingga tiap daerah disarankan tidak memaksakan membuka PPDB secara online. Mereka harus memahami seberapa mampu infrastruktur teknologi dimiliki.

Pengamat Pendidikan, Prof Arif Rahman Hakim, mengingatkan pemerintah tetap fokus masalah kesehatan untuk urusan pendidikan. Terkait PPDB, dia meminta agar penerapan disesuaikan kapasitas teknologi yang dimiliki tiap daerah.