Keluarga Besar Lemkari Hanya Akui Anton Lesiangi Sebagai Pendiri

Meski sempat terkesan tidak netral, sambung Rosi, namun belakangan PB FORKI telah bersikap bijak dan obyektif menghadapi persoalan organisasi yang terjadi di tubuh PB Lemkari, pasca munculnya organisasi baru bernama Perkumpulan Karate Do Indonesia yang didirikan oleh Yuddy Chrisnandi (mantan Menpan RB).

Sikap bijak dan objektif tersebut ditunjukkan PB FORKI di era kepemimpinan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang juga Panglima TNI. Melalui surat resmi PB FORKI menyatakan bahwa perguruan yang sah dan diakui sebagai anggota PB FORKI adalah Perguruan Besar Lembaga Karate Do Indonesia (PB Lemkari).

Dengan demikian, surat tersebut secara otomatis menggugurkan surat yang pernah dibuat oleh Sekjen PB FORKI (era Ketua Umum Gatot Nurmantyo), Lumban Sianipar yang isinya mengakui 'kubu sebelah' yaitu Perkumpulan Karate Do Indonesia (menggunakan akronim Lemkari).

"Syukur alhamdullilah PB FORKI akhirnya dapat bersikap bijak dan obyektif dan telah memutuskan bahwa yang sah dan diakui sebagai anggota adalah Perguruan Besar Lembaga Karate Do Indonesia yang didirikan pada 1970 oleh Saiko Shihan, Anton Lesiangi," ujar Rosi.

Dualisme kepengurusan di PB Lemkari bermula dari Kongres Lemkari di Ancol Jakarta pada 20 Februari 2016. Kongres yang mengangkat Ketua Umum PB Lemkari Yuddy Chrisnandi, tersebut dinilai tidak sah karena selain tidak kuorum juga sarat dengan ketidaksepakatan dan dihujani interupsi yang terus menerus.

Persoalan semakin meruncing karena dalam perjalanannya Yuddy bersama kepengurusannya secara sepihak merubah AD/ART tanpa sepengetahuan pendiri Lemkari berdasarkan akta notaris yang dibuat pada 1970 yaitu Anton Lesiangi.

Berdasarkan kewenangannya sebagai pendiri, Anton Lesiangi kemudian memutuskan membekukan kepengurusan Ketua Umum Yuddy Chrisnandi dan membentuk Care Taker hingga diadakan Munaslub Lemkari di Sidoarjo Jawa Timur pada 6 Agustus 2017. Pada Munaslub tersebut terpilih secara aklamasi Ketua Umum PB Lemkari Jeannie Z Monoarfa.