Dukung Produktivitas Nelayan, BPH Migas Kawal Penyaluran BBM Subsidi di Rokan Hilir

BPH Migas memberikan kemudahan kepada para nelayan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) sebagai dukungan da

Diterbitkan 18 November 2026, 10:52 WIB
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Riau - Nelayan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, kini semakin mudah mendapatkan akses Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Peresmian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) pertama di wilayah tersebut diharapkan dapat mendekatkan layanan BBM kepada nelayan sekaligus membantu menekan biaya operasional saat melaut.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengatakan, keberadaan SPBUN merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam mendorong peningkatan hasil tangkapan ikan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan saat peresmian SPBUN Koperasi Produsen Karya Sarana sekaligus pelepasan ekspor produk koperasi ke Malaysia di Rokan Hilir, Riau, Selasa (17/11/2026). Menurut Wahyudi, kemudahan akses BBM diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya yang selama ini dibutuhkan nelayan untuk memperoleh bahan bakar.

"Kami ingin memastikan distribusi BBM digunakan sebagai penggerak ekonomi bagi nelayan, dan pada prinsipnya kami mendukung seluruh program dalam hal pendekatan aksesibilitas pelayanan penyaluran BBM subsidi bagi nelayan di Rokan Hilir serta di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

Wahyudi menjelaskan, penyediaan BBM subsidi untuk SPBUN tersebut telah dikoordinasikan bersama Pertamina Patra Niaga (PPN) dan mulai diberlakukan sejak 1 Oktober 2026. SPBUN yang telah memenuhi persyaratan operasional selanjutnya menjalani proses verifikasi untuk mendapatkan pasokan BBM subsidi sehingga pelayanan kepada nelayan dapat segera berjalan.

Hingga saat ini, SPBUN tersebut telah melayani 160 nelayan dan diharapkan dapat terus memperluas jangkauan pelayanan bagi nelayan yang tersebar di empat kecamatan di Rokan Hilir.

"Kami memandang penting berkoordinasi dengan PPN, bagi SPBUN yang sudah siap dilakukan (operasi) dan disiapkan BBM subsidinya, bisa langsung diverifikasi dan dijalankan dengan baik," imbuh Wahyudi.

Wahyudi juga menyoroti pentingnya memberikan akses langsung kepada nelayan untuk mendapatkan BBM subsidi tanpa harus melalui perantara. Saat ini, proses pembelian BBM subsidi bagi konsumen pengguna, termasuk nelayan, juga semakin mudah dengan memanfaatkan Surat Rekomendasi.

“Kami titip dalam mengemban amanah negara, ada anggaran subsidi BBM yang harus dipertanggungjawabkan peruntukkannya. Kami fasilitasi membeli BBM subsidi menggunakan jeriken dengan Surat Rekomendasi yang diterbitkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan terintegrasi dengan aplikasi XStar BPH Migas,” tuturnya.

BPH Migas Tekankan Pengawasan Penyaluran BBM Subsidi

Meski akses semakin mudah, Wahyudi menegaskan bahwa kemudahan tersebut harus disertai pengawasan yang optimal. Langkah ini diperlukan untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh nelayan yang berhak.

“Tolong dijaga agar dilakukan pengawasan bersama, jangan sampai (BBM subsidi) disalahgunakan. Harapan kami, kita sama-sama menjaga dan mengawal, sehingga BBM subsidi benar-benar dipakai untuk keberlangsungan ekonomi bagi nelayan Rokan Hilir,” tegas Wahyudi.

Mewakili Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Panel Barus mengatakan, ketersediaan BBM subsidi memiliki peran penting dalam mendukung produktivitas nelayan. Pasalnya, BBM menjadi salah satu komponen utama dalam biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaut.

“Persoalan BBM bukan hanya persoalan energi, tetapi juga menjadi persoalan produktivitas bagi nelayan. Di sinilah koperasi mengambil peran penting dan menjadi bukti bahwa koperasi bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga mengambil langkah untuk penyediaan dan pendistribusian BBM bagi nelayan,” ucapnya.

Oleh karena itu, penyaluran BBM subsidi melalui koperasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil para nelayan. Alokasi yang diberikan juga harus dipastikan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Jangan sampai 10 ribu liter BBM bagi nelayan, kemudian dijual tidak sesuai peruntukkannya,” ucapnya.

Bupati Rokan Hilir Bistamam turut menyambut baik kehadiran SPBUN tersebut. Menurutnya, kemudahan memperoleh BBM merupakan kebutuhan penting bagi nelayan karena berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas melaut dan keberlangsungan ekonomi keluarga.

“Ini (kemudahan akses BBM melalui SPBUN) langkah nyata kita menuju kemandirian energi bagi para nelayan. Harapan kita, SPBUN menjawab kebutuhan BBM nelayan untuk melaut,” terangnya.

Manfaat kehadiran SPBUN juga dirasakan langsung oleh para nelayan. Rakhman (40), nelayan asal Kecamatan Bangko, mengaku kini lebih mudah memperoleh BBM untuk kebutuhan melaut karena tidak lagi harus menempuh jarak jauh seperti sebelumnya.

“Kami merasa sangat terbantu dengan hadirnya SPBUN ini, karena kami tidak perlu lagi jauh untuk mengambil BBM untuk melaut,” pungkasnya.

Peresmian SPBUN tersebut turut dihadiri Direktur Perlindungan Nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan Ady Chandra, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky, perwakilan Pemerintah Provinsi Riau dan Sumatera Barat, serta sejumlah nelayan dari wilayah Rokan Hilir.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6