BPH Migas Bongkar Modus Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi di Aceh

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengimbau kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Apalagi BPH Migas menemukan dugaan penyalahgunana penyaluran BBM subsidi saat mengawasi sejumlah SPBU di Meulaboh, Aceh Jaya, dan Kota Sabang di Pulau Weh, Aceh pada Minggu dan Senin, tepatnya 19-20 Juli 2026.

Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menuturkan, saat memantau di beberapa SPBU sejak Minggu malam hingga Senin, di Meulaboh ditemukan beberapa kendaraan yang mengantre di depan SPBU. Usai diperiksa, ternyata pelat nomor atau nomor polisi bagian depan dan bagian belakang kendaraan berbeda. Kendaraan-kendaraan tersebut terlihat usang atau tidak laik jalan. Mereka diduga merupakan kendaraan pengerit.

Selain itu, BPH Migas juga menemukan kendaraan jenis pick up yang diduga sebagai pengerit. Di bagian belakang mobil ditemukan beberapa jerigen untuk wadah BBM subsidi yang dibeli dari sejumlah SPBU. Modus yang digunakan, BBM di dalam kendaraan dialirkan melalui selang ke dalam jerigen.

"Kendaraan-kendaraan tersebut diduga sebagai pengerit dengan modus helikopter. Pengemudi mobil melakukan pembelian BBM subsidi di beberapa SPBU dan BBM yang berada di tangki mobil dialirkan ke jerigen untuk dijual kembali dengan harga lebih mahal. Tentu ini (pelanggaran) kita berikan sanksi tegas,” kata pria yang biasa dipanggil Baher ini, dikutip dari laman BPH Migas, Jumat, (24/7/2026).

BPH Migas juga membina SPBU agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk praktik penggunaan banyak QR Code untuk memperjualbelikan BBM subsidi.

“Hati-hati dalam menerima atau melayani mobil-mobil yang selama ini disinyalir menjadi mobil pengerit di mana mobil ini memiliki banyak QR Code dan digunakan untuk mengambil alokasi atau mengambil jatah BBM untuk kemudian dijual kembali kepada yang lain. Ini sangat merugikan masyarakat,” ujar Baher.

Baher menuturkan, pihaknya akan memberikan sanksi kepada penyalur yang terbukti melanggar ketentuan. Apabila ditemukan penggunaan QR Code yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan, pengelola SPBU diminta melaporkannya kepada BPH Migas atau Pertamina Patra Niaga untuk ditindaklanjuti.

Tak hanya itu, pengelola SPBU diminta terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan pemerintah daerah agar setiap kendala distribusi dapat segera ditangani.

Baher menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan ke sejumlah SPBU di Aceh, termasuk SPBU Kota Sabang di Pulau Weh, yang merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia, stok BBM dalam kondisi aman. Meningkatnya aktivitas di sejumlah SPBU dipengaruhi perpindahan sebagian konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.

“Pulau Weh merupakan salah satu wilayah terdepan dan terluar di ujung barat Indonesia. Kami turun langsung untuk memastikan stok BBM mencukupi untuk kebutuhan masyarakat, serta harga BBM bersubsidi yang dijual benar-benar sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah,” ujar dia

Masyarakat juga diimbau untuk membeli BBM secara wajar sesuai kebutuhan. Kolaborasi antara Pemerintah, Badan Usaha Penugasan, penyalur, dan masyarakat menjadi kunci agar penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak.

“Harus menjadi perhatian kepada seluruh penyalur agar dalam melaksanakan penyaluran, wajib sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan,” tutur dia.

Kegiatan pemantauan tersebut turut didampingi Sales Area Manager Retail Aceh Pertamina Patra Niaga Misbah Buchori dan Sales Branch Manager Retail Aceh Pertamina Patra Niaga Ferdi Fajrian Adicandra.