DPR Uji Kelayakan 23 Calon Anggota BPK, Hanya 2 yang Akan Terpilih

Liputan6.com, Jakarta - Proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2026-2031 memasuki tahapan penting. Komisi XI DPR mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon anggota BPK.

Sebanyak 23 calon mengikuti tahapan yang dilakukan DPR tersebut. Nantinya, hanya dua nama yang akan dipilih untuk mengisi posisi anggota BPK yang masih kosong.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan proses tersebut menjadi bagian dari kewenangan DPR dalam menentukan anggota BPK dengan mempertimbangkan hasil proses seleksi dan pertimbangan dari DPD.

"Komisi XI DPR RI akan memilih dua di antara 23 nama calon anggota BPK RI dan selanjutnya akan disampaikan di rapat paripurna," kata Misbakhun, Senin (5/10/2026).

Dalam uji kelayakan tersebut, Komisi XI akan menggali sejumlah aspek dari masing-masing calon. Di antaranya kapasitas, visi dan misi, integritas, serta pemahaman mengenai tugas dan kewenangan BPK.

Para calon juga akan mengikuti sesi pendalaman dan tanya jawab dengan anggota Komisi XI DPR RI.

Proses pemilihan calon anggota BPK telah berlangsung sejak pertengahan tahun ini. Komisi XI DPR membuka pendaftaran calon pada 12 Juni hingga 2 Juli 2026.

Setelah pendaftaran ditutup, DPR melakukan tahapan seleksi administrasi dan uji publik. Dari rangkaian tersebut, sebanyak 23 nama kemudian disampaikan kepada DPD RI untuk mendapatkan pertimbangan.

Komite IV DPD RI selanjutnya melakukan fit and proper test terhadap 23 calon pada 26-27 September 2026.

Dari hasil uji kelayakan tersebut, DPD menetapkan 10 nama dengan peringkat terbaik untuk disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dua anggota BPK terpilih.

Kesepuluh nama tersebut adalah Nyoman Adhi Suryadnyana, Khaidir Abdurrahman, Agung Nur Prabohudono, Diana, Asep Rahmat Suwandha, Iggi Haruman Achsien, Martuama Saragi, A. Iskandar Zulkarnain, Bunyamin, dan Sapta Haryana.

Setelah proses fit and proper test selesai, Komisi XI DPR akan menentukan dua calon yang dinilai paling layak untuk menduduki posisi anggota BPK periode 2026-2031.

Nama yang terpilih selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Setelah memperoleh persetujuan DPR, kedua calon tersebut akan disampaikan untuk kemudian diresmikan oleh Presiden.