Top 3: Kerja Sama Berakhir, Kemenhub Pastikan Bandara Dhoho Kediri Tetap Buka

Liputan6.com, Jakarta -  Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa berakhirnya Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Angkasa Pura Indonesia dan PT Surya Dhoho Investama tidak menghentikan operasional Bandar Udara atau Bandara Dhoho Kediri, Jawa Timur.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kemenhub Lukman F. Laisa, menyampaikan kedua belah pihak telah menyepakati pengakhiran KSO tersebut melalui Perjanjian Pengakhiran KSO yang ditandatangani pada 31 Agustus 2026.

"Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama Operasi antara PT Surya Dhoho Investama dengan PT Angkasa Pura Indonesia disepakati untuk diakhiri berdasarkan iktikad baik kedua belah pihak," kata Lukman dalam keterangan tertulis, Selasa, 29 September 2026.

Lukman menjelaskan, perjanjian pengakhiran tersebut mengatur secara terperinci penyelesaian hak dan kewajiban, masa transisi, penyerahan dokumen dan aset, hingga peralihan tanggung jawab operasional.

Pemerintah sendiri telah menetapkan PT Surya Dhoho Investama sebagai pengelola penuh Bandar Udara Dhoho Kediri melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP-DJPU 216 Tahun 2026 tertanggal 25 September 2026.

Dalam hal ini, Ditjen Hubud bertindak sebagai regulator sekaligus Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) untuk memastikan proses transisi pengelolaan berlangsung sesuai ketentuan hukum dan tetap menjaga kepentingan penerbangan nasional.

Artikel Kerja Sama Berakhir, Kemenhub Pastikan Bandara Dhoho Kediri Tetap Buka menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Rabu, (30/9/2026). Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com? Berikut tiga artikel terpuler di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Rabu, (30/9/2026):

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa berakhirnya Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Angkasa Pura Indonesia dan PT Surya Dhoho Investama tidak menghentikan operasional Bandar Udara Dhoho Kediri, Jawa Timur.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kemenhub Lukman F. Laisa, menyampaikan kedua belah pihak telah menyepakati pengakhiran KSO tersebut melalui Perjanjian Pengakhiran KSO yang ditandatangani pada 31 Agustus 2026.

"Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama Operasi antara PT Surya Dhoho Investama dengan PT Angkasa Pura Indonesia disepakati untuk diakhiri berdasarkan iktikad baik kedua belah pihak," kata Lukman dalam keterangan tertulis, Selasa, 29 September 2026.

Lukman menjelaskan, perjanjian pengakhiran tersebut mengatur secara terperinci penyelesaian hak dan kewajiban, masa transisi, penyerahan dokumen dan aset, hingga peralihan tanggung jawab operasional.

Berita selengkapnya baca di sini

Harga emas dunia turun tajam pada perdagangan Amerika Serikat (AS) Senin. Harga emas spot berada di sekitar US$ 4.131 per ounce, turun sekitar 3,8% dalam sehari.

Mengutip Kitco, Selasa (29/9/2026), tekanan terhadap harga emas terjadi setelah meningkatnya risiko di Selat Hormuz mendorong harga minyak, sekaligus mengangkat imbal hasil US Treasury. Kondisi tersebut memperkuat ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve atau The Fed kembali menaikkan suku bunga.

Pasar kini memperkirakan peluang sekitar 70% untuk kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Oktober.

Imbal hasil US Treasury 10 tahun juga naik ke kisaran 5,23%, level tertinggi sejak 2007. Sementara itu, indeks dolar AS bertahan di sekitar 101,16.

Kenaikan imbal hasil obligasi AS menjadi tekanan bagi emas karena logam mulia tidak memberikan imbal hasil. Ketika imbal hasil aset berbasis dolar meningkat, biaya peluang memegang emas ikut naik.

Berita selengkapnya baca di sini

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara bakal mengucurkan dana Rp 20 triliun ke kas BPJS Kesehatan untuk periode Oktober dan November 2026. Dana tersebut digunakan untuk memastikan pembayaran klaim ke rumah sakit berjalan lancar.

Suahasil mengatakan, angka Rp 20 triliun itu merupakan dana di luar alokasi anggaran yang membiayai 96,8 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Khusus untuk bantuan iuran PBI, pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp 47 triliun.

"Sementara tambahannya itu sekarang Rp 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini—artinya dua hari lagi—dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan ter-cover dengan baik," kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Selasa (29/9/2026).

Dia mendorong agar pengumpulan iuran BPJS Kesehatan menjadi lebih baik dan semakin tepat sasaran, termasuk diselaraskan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Berita selengkapnya baca di sini