Genjot Investasi Masuk Bali, Pemerintah Beri Izin Dokter Asing di Rumah Sakit

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengarahkan Bali sebagai destinasi baru investasi asing lewat pelonggaran regulasi di sektor kesehatan. Salah satunya mengizinkan rumah sakit mempekerjakan dokter asing.

"Regulasi yang berdampak kesehatan, yang sudah bisa dikolaborasi, penduduk, rumah sakit yang dibolehkan dokter asing. Itu nanti akan berdampak ke sana," ujar Direktur Promosi Investasi Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Saribua Siahaan usai UOB Media Circle 2026 di UOB Plaza, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Strategi ini menyasar wisatawan asing yang suka berlama-lama di Bali. Hal ini dengan harapan wisatawan asing turut menempatkan dananya di Bali. "Kita berharap dengan dia buka di sana, uangnya itu muter-muter di situ. Jadi ya, biar di Bali itu menjadi tempat menyimpan uang orang-orang asing," ujar dia.

Adapun untuk mempercepat proses investasi, Saribua memaparkan dua terobosan regulasi. Pertama, skema "Klik" atau direct construction, yang memungkinkan proses perizinan dan pembangunan berjalan bersamaan alih-alih menunggu seluruh izin selesai terlebih dulu.

"Kalau dulu dia dapat izin dulu, baru izin perusahaan, baru dia izin membangun. Tapi sekarang itu bisa paralel, sama-sama. Jadi begitu mengurus izin di lokasi kawasan industri yang sudah ditentukan pemerintah, dia bisa langsung membangun," ujar dia.

Ia menambahkan, skema ini berlaku di lebih 60 kawasan industri terverifikasi pemerintah.

Kedua, mekanisme "Fiktif Positif", izin yang otomatis disetujui apabila pemerintah tidak merespons dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

"Saya mau ngurus izin A, syaratnya A, B, C, D, waktunya 5 hari. Sepanjang SOP-nya dipenuhi, yang dipersyaratkan dipenuhi, lewat dari itu, enggak ada respons, enggak ada jawaban, atau izinnya enggak keluar, itu ketika investasi bisa dianggap legal," kata Saribua.

Ia juga mengakui sejumlah keluhan investor terkait kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) akan penggunaan bahan baku maupun sumber daya lokal dalam proses produksi.

"Ada mungkin TKDN. TKDN itu, dia maunya impor padahal di kita ada. Kita bilang jangan impor, harus pakai lokal. Terus, dia mau pakai sumber daya manusia kita, tapi mungkin kualifikasinya nggak sesuai dengan dia. Di edukasi kita, kita siapkan training-training center untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan perusahaan," tutur dia.

Saribua menambahkan, kawasan industri yang telah ditetapkan pemerintah dilengkapi fasilitas masterlist untuk percepat proses impor barang modal yang dibutuhkan investor sehingga tidak terhambat.

"Izinnya gampang, membangunnya cepat, mengundang barang modal dari luar negeri mudah masuknya. Itu, sebenarnya cara kita mempercepat kawasan industri," kata dia.