Suahasil Nazara Didapuk jadi Menteri Keuangan Bisa Bikin Pasar Tenang?

Dosen FEB UGM Wisnu Setiadi Nugroho dan Ekonom Indef M. Rizal Taufikurahman memberikan tanggapan mengenai pengangkatan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.

Diterbitkan 14 September 2026, 18:40 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Pengangkatan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai dapat menenangkan pasar karena pemerintah memilih figur internal yang memahami kebijakan fiskal. Dosen dan Peneliti FEB UGM Wisnu Setiadi Nugroho menilai pengalaman Suahasil dapat menjaga kontinuitas ketika pembahasan RAPBN 2027 berlangsung dan APBN 2026 masih harus diamankan.

Wisnu menilai Suahasil tidak membutuhkan masa adaptasi panjang karena menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan sebelumnya memimpin Badan Kebijakan Fiskal. Pengalaman tersebut membuat kesinambungan kebijakan fiskal menjadi faktor penting bagi pasar.

“Saya melihat ini pilihan yang menenangkan pasar. Pak Suahasil bukan orang baru di Kemenkeu,” ujar Wisnu Setiadi Nugroho kepada Liputan6.com, Senin (14/9/2026).

Wisnu mengatakan, Suahasil ikut merancang dan menjalankan konsolidasi fiskal pascapandemi, termasuk mengembalikan defisit ke bawah 3%. Menurut dia, pemerintah sebaiknya mempertahankan arah besar kebijakan fiskal dan memperbaiki pola pengambilan keputusan agar lebih terukur.

"Kemenkeu perlu kembali ke pola yang terukur dan konsisten, di mana setiap kebijakan besar keluar lewat kanal resmi dengan dasar perhitungan yang jelas,” kata Wisnu.

Wisnu menilai pemerintah perlu menjaga kepastian kebijakan karena pergantian Menteri Keuangan terjadi untuk kedua kalinya dalam satu tahun. Pergantian tersebut juga berlangsung dua minggu setelah Gubernur Bank Indonesia definitif baru dilantik pada 2 September 2026.

“Frekuensi setinggi ini sendiri merupakan sinyal yang dibaca investor, karena menyiratkan kursi Menkeu rentan terhadap dinamika jangka pendek,” tutur Wisnu.

 

 

Ekonom: Perlu Memperkuat Administrasi Perpajakan

Wisnu menyebut Menteri Keuangan baru perlu memperkuat administrasi perpajakan karena rasio pajak Indonesia masih tertinggal dari negara sebanding. Ia juga meminta pemerintah mengukur dampak belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Wisnu menyoroti belanja negara yang mencapai lebih dari Rp4.000 triliun serta alokasi Makan Bergizi Gratis yang diperkirakan sekitar Rp240 triliun pada 2027. Menurut dia, pemerintah perlu menerapkan evidence based policy melalui evaluasi dampak dan keterbukaan data.

Wisnu juga meminta Suahasil menjaga koordinasi fiskal dan moneter karena rupiah dan IHSG sepanjang 2026 cukup sensitif terhadap sinyal kebijakan. “Koordinasi fiskal dan moneter yang solid serta komunikasi publik yang tidak menimbulkan kejutan itu bagian dari kebijakan, bukan urusan humas,” pungkas Wisnu.

 

 

Tantangan Utama

Kepala Macroeconomics and Finance Center Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, menilai tantangan utama Suahasil adalah menjaga kredibilitas fiskal saat tekanan belanja meningkat.

“Pergantian Purbaya ke Suahasil relatif menjamin kontinuitas karena Suahasil memahami arsitektur APBN dan institusi Kemenkeu,” ujar M. Rizal Taufikurahman saat dihubungi Liputan6.com, Senin (14/9/2026).

Rizal menilai perbedaan utama kedua menteri terletak pada pendekatan pengelolaan fiskal. Purbaya cenderung menggunakan pendekatan lebih ekspansif untuk mendorong likuiditas dan pertumbuhan, sedangkan Suahasil memiliki rekam jejak yang lebih kuat dalam disiplin dan konsolidasi fiskal.

Namun, Rizal menilai Suahasil perlu menjaga keseimbangan antara fungsi APBN sebagai pendorong pertumbuhan dan kebutuhan menjaga defisit, utang, serta biaya pembiayaan tetap terkendali.

“Yang dibutuhkan justru keseimbangan. Dimana fiskal tetap menjadi motor pertumbuhan tanpa membuat defisit, utang, dan biaya pembiayaan kehilangan kendali,” kata Rizal.

Rizal menilai target pertumbuhan ekonomi 6% hingga menuju 8% membutuhkan kebijakan yang tidak hanya mengandalkan peningkatan belanja negara. Pemerintah perlu mengarahkan belanja pada program dengan multiplier tinggi, memperkuat penerimaan tanpa menekan dunia usaha, serta mendorong investasi dan produktivitas.

Rizal mengatakan pertumbuhan tinggi harus berasal dari peningkatan kapasitas ekonomi, bukan dari tekanan berlebihan terhadap APBN. Pendekatan tersebut membuat kualitas belanja menjadi salah satu perhatian utama bagi Suahasil.

“Pertumbuhan tinggi harus dibangun dari kapasitas ekonomi yang meningkat, bukan dari APBN yang dipaksa bekerja terlalu keras,” pungkas Rizal.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6