Kementan Turun Tangan Atasi Isu Penyakit dan Pakan Babi

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia (GUPBI) berkomitmen memperkuat usaha peternakan babi milik rakyat. Langkah ini ditempuh melalui pembahasan mendalam terkait tata niaga, kesehatan ternak, peningkatan produktivitas, hingga jaminan kepastian usaha.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan dan Pengurus Pusat GUPBI yang berlangsung di Balai Besar Veteriner (BBV) Denpasar, Bali.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen PKH Kementan, I Ketut Wirata, menegaskan bahwa Kementan dengan sigap merespons berbagai kendala yang dihadapi industri peternakan babi nasional.

"Pemerintah membuka dialog untuk mendengar langsung kondisi peternak sekaligus memetakan langkah yang dapat ditindaklanjuti," kata Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan I Ketut Wirata dikutip dari Antara, Minggu (6/9/2026).

"Kementan merespons aspirasi Pengurus Pusat GUPBI terkait berbagai tantangan peternakan babi nasional," ujarnya.

Dalam ruang diskusi tersebut, GUPBI menyampaikan serangkaian isu strategis. Di antaranya stabilitas harga dan tata niaga, penanganan penyakit, tingginya biaya pakan, regulasi lokal, kualitas genetik, kepastian pasar peternak mandiri, hingga dampaknya terhadap sosial, budaya, dan lingkungan.

Wirata sangat mengapresiasi masukan tersebut karena mencerminkan realita yang dihadapi para peternak di lapangan.

"Kami ingin setiap persoalan dilihat secara utuh dan dicarikan jalan keluarnya. Yang menjadi kewenangan Kementerian Pertanian akan kita tindak lanjuti," ucapnya.

Ia menambahkan, isu yang memerlukan keterlibatan lintas sektor akan dikoordinasikan bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga instansi relevan lainnya. "Yang terpenting, peternak harus memiliki ruang untuk tetap tumbuh dan berusaha," ujar Wirata.

Evaluasi penataan tata kelola serta sistem perdagangan daging babi terus dimaksimalkan demi menjaga keseimbangan pasar domestik. Kementan tengah menjalankan kajian komprehensif yang memperhitungkan angka produksi dalam negeri, kebutuhan nasional, keberlanjutan peternak kecil, keamanan pangan, hingga kepatuhan pada aturan perdagangan.

Di sektor kesehatan hewan, ancaman African Swine Fever (ASF) menjadi fokus utama penanganan. Pada tahun 2026 ini, Kementan telah mengalokasikan anggaran vaksinasi babi yang pelaksanaannya mengacu pada kajian keamanan hayati serta regulasi teknis. Program ini diperkuat dengan penerapan biosekuriti, surveilans, pengawasan lalu lintas ternak, dan praktik pemeliharaan yang ideal.

"Kesehatan hewan adalah fondasi. Ketika penyakit dapat dikendalikan, peternak mempunyai kesempatan lebih besar untuk menjaga populasi, meningkatkan produksi, dan memulihkan usahanya," ucapnya.

"Karena itu pemerintah terus mendorong biosekuriti dan pengendalian penyakit sebagai kerja bersama,” tambah Wirata.

Guna menyiasati tingginya biaya pakan akibat pergerakan harga bahan baku, Kementan berencana berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengupayakan stabilisasi pasokan pakan.

Sementara dari sisi produktivitas, peremajaan genetik disiapkan sebagai langkah jangka menengah dan panjang. Strategi ini akan ditopang oleh perbaikan mutu pakan, manajemen reproduksi, tata kelola pemeliharaan, hingga peningkatan kapasitas SDM.

Soal kepastian pasar, dorongan agar BUMN pangan maupun Perum Bulog terlibat dalam menyerap hasil peternakan rakyat juga masuk dalam agenda pembahasan, mengingat mekanisme penugasan BUMN memerlukan koordinasi lintas lembaga.

Terakhir, dari sudut pandang regulasi daerah serta kearifan lokal, Kementan menilai pengembangan peternakan harus menyelaraskan karakteristik tiap wilayah, kesehatan masyarakat, serta nilai sosial-budaya setempat. Masukan dari GUPBI ini selanjutnya bakal dikelompokkan sesuai skala prioritas dan wewenangnya.

"Kita ingin membangun peternakan babi yang lebih sehat, produktif dan memiliki kepastian usaha," tegas Wirata.