Data Desil Bikin Resah, BPS Beberkan Cara Mengubahnya

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Aidil Adha, menegaskan bahwa data pengelompokan kesejahteraan masyarakat (desil) selalu diperbarui oleh pemerintah. Oleh karena itu, warga yang menemukan kejanggalan dalam penetapan kelompoknya diberikan ruang untuk mengajukan sanggahan.

"Sebetulnya yang dihebohkan (masyarakat) data desil bukan hasil sensus ekonomi ya, sensus ekonomi belum selesai, belum diolah datanya, ini data sebelumnya," ujar Aidil Adha di Jambi, dikutip dari Antara, Kamis (3/9/2026).

Menanggapi keresahan warga mengenai status desil ini, Aidil mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan prosedur pembaruan data secara mandiri maupun mekanisme sanggahan yang telah disediakan.

Untuk memeriksa posisi desil masing-masing, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIK-NG) yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Ia menjelaskan bahwa basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terbentuk dari gabungan beberapa data dasar, yakni Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2024, serta data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2024 dan 2025.

Penggabungan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tentang DTSEN. Aturan ini menugaskan BPS sebagai instansi penanggung jawab (leading) untuk merapikan data sebelum disalurkan ke program-program intervensi pemerintah.

Aidil menambahkan bahwa DTSEN bertindak sebagai basis data tunggal untuk seluruh intervensi program. Kendati demikian, penetapan kriteria penerima bantuan tetap merujuk pada regulasi dari kementerian teknis masing-masing. 

"Bagi masyarakat yang desilnya tidak sesuai silakan ajukan melihat ke cek bansos atau konsultasi ke BPS untuk melihat, misalnya dia tidak pas, jadi kita (BPS) mengarahkan ke mana," tuturnya.

Tingkat desil atau pengelompokan kesejahteraan masyarakat ternyata diperbaharui setiap tiga bulan sekali. Pembaharuan desil itu juga bukan hanya dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

Demikian disampaikan Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar, Bali, dikutip dari Antara, Selasa (1/9/2026).

"Pembaruan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu dilakukan tiga bulan sekali dan yang mempengaruhi bukan BPS saja, melainkan dari berbagai sumber data,” ujar Agus Gede.

Agus Gede menuturkan, hal itu untuk menjawab kekhawatiran masyarakat yang masuk ke dalam kelompok desil tinggi padahal merasa kondisi ekonomi belum sejahtera secara absolut.

Ia menuturkan, perhitungan desil berbeda dengan angka kemiskinan absolut.

Penentuan desil dilakukan dengan membagi tingkat kesejahteraan penduduk ke dalam 10 kelompok sama besar, sehingga posisinya sangat tergantung pada perbandingan kondisi ekonomi antar-penduduk.

“Kalau kemiskinan Bali sekarang 3,4%, ketika ekonomi kita bagus itu kemiskinan bisa nol karena 3,4% itu bisa jadi dia tidak miskin lagi, tapi kalau desil selamanya itu desil 1 pasti ada,” tutur dia.

“Misalnya pendapatan saya Rp 1 miliar, tapi orang lain di Bali itu pendapatannya Rp 2 miliar, maka saya akan ada di desil yang di bawahnya meski pendapatan saya tinggi,” ia menambahkan.

Pembaruan data DTKS diolah setiap tiga bulan dari berbagai sumber terintegrasi, beberapa seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk status siswa, data PLN untuk penggunaan daya listrik, Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS, hingga pendataan periodik dari pendamping Program Keluarga Harapan.

Mengenai indikator penilaian, BPS menegaskan, penetapan desil tidak hanya mengacu pada satu aspek seperti daya listrik atau kondisi fisik rumah semata, melainkan diukur secara komprehensif melalui 41 indikator penimbang.

"Indikatornya sangat komprehensif, mencakup kepemilikan aset hingga kondisi perumahan, sering kali masyarakat hanya melihat satu indikator lalu membandingkan dengan tetangga, padahal indikator-indikator lainnya menunjukkan hasil berbeda," ujar Agus Gede.

Saat ini struktur desil penduduk Bali secara umum cenderung berkumpul pada kelompok desil 1 hingga 5 dengan perbedaan antar-individu yang sangat tipis.

Sebaliknya, penduduk yang masuk pada kelompok desil 10 (kelompok teratas), rentang kesenjangan pendapatan dan pengeluaran antar-individu sangat lebar.

Jika dikatakan penduduk dengan desil 5 ke atas berpotensi tidak mendapat bantuan sosial, BPS Bali menyebut itu bukan kewenangan mereka, melainkan keputusan lembaga pemberi bantuan sosial.

Dengan perhitungan khusus pada penetapan desil, Agus Gede juga menepis kekhawatiran masyarakat mengenai dampak kenaikan harga atau inflasi terhadap desil secara umum.