Cetak Rekor 10 Tahun WTP, Purbaya Buka-bukaan soal Uang Negara

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjamin bahwa pemerintah konsisten menjaga akuntabilitas keuangan negara. Ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya berpatokan pada laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Purbaya mengungkapkan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2025 kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Capaian ini menjadi opini WTP ke-10 yang diraih pemerintah secara berturut-turut sejak LKPP tahun 2016.

"Opini WTP ini merupakan yang kesepuluh kalinya diperoleh pemerintah sejak LKPP 2016. Hal ini membuktikan konsistensi dan keseriusan pemerintah dalam menjaga akuntabilitas tata kelola keuangan negara," ujar Purbaya pada Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Ia menegaskan, pencapaian ini tidak membuat pemerintah berpuas diri. Hasil pemeriksaan BPK justru terus dijadikan acuan untuk membenahi pengelolaan keuangan negara ke depan.

"Pemerintah tidak berhenti hanya pada pencapaian opini WTP. Kami terus berupaya agar informasi dalam LKPP memberi manfaat nyata bagi pengambilan kebijakan, bahan evaluasi pemerintah, serta menjadi informasi yang transparan bagi masyarakat luas," tambahnya.

Dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, pemerintah terus memperkuat tata kelola keuangan secara profesional, kompeten, hati-hati, dan berintegritas.

"APBN akan terus dijaga agar tetap sehat dan kredibel. Dengan begitu, APBN dapat menjadi instrumen fiskal yang adaptif, responsif, serta efektif dalam menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan rakyat," jelas Purbaya.

Sebelumnya, pemerintah telah menggelontorkan anggaran hampir Rp 7 triliun kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Dana ini dialokasikan untuk meningkatkan kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi.

Menkeu Purbaya menyebutkan, tambahan anggaran tersebut disetujui setelah BPS mengajukan permohonan dukungan demi memastikan pendataan berjalan optimal. Pembenahan DTSEN menjadi fokus utama karena data ini menjadi basis krusial dalam perumusan berbagai kebijakan pemerintah.

"Anggaran untuk data DTSEN dan Sensus Ekonomi itu kalau tidak salah hampir Rp7 triliun untuk berbagai kebutuhan. Di awal tahun, mereka mengajukan penambahan anggaran agar kualitas data DTSEN semakin baik," ungkap Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (27/8/2026).

Purbaya berharap suntikan anggaran tersebut mampu meningkatkan akurasi data DTSEN secara signifikan, sehingga kualitasnya makin solid mulai tahun depan.

"Harusnya tahun depan kualitas data jauh lebih baik. Kesalahan kecil dalam survei tentu wajar terjadi, tetapi saya berharap tahun depan pendataannya jauh lebih rapi," kata Purbaya.

Pembenahan DTSEN menjadi sangat mendesak karena pemerintah sedang menyiapkan sejumlah kebijakan berbasis data tingkat kesejahteraan masyarakat, salah satunya rencana pembatasan BBM bersubsidi. Kebijakan yang kini tengah dikaji tersebut mencakup pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok masyarakat yang tergolong dalam desil 9 dan 10.