Lahan Negara Jadi Solusi Hunian Rakyat, Seberapa Murah?

Liputan6.com, Jakarta - Rumah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang saat ini terasa sulit untuk dipenuhi. Mahalnya harga rumah tidak sebanding dengan pendapatan mayoritas masyarakat. Hasilnya, banyak masyarakat belum punya rumah sendiri dan memilih untuk menyewa atau kontrak rumah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, 9,29 juta rumah tangga belum memiliki hunian sendiri per 2026 ini. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, backlog perumahan secara nasional pada 2026 turun sekitar 350 ribu keluarga dari 2025. Pada 2025, BPS mencatat jumlah keluarga yang belum memiliki rumah sebanyak 9,64 juta rumah tangga.

Angka backlog juga turun secara persentase. Pada 2025, backlog rumah mencapai 13%, dan turun menjadi 12,39% pada 2026. Angka ini turun sekitar 0,61% dalam jangka waktu satu tahun.

"Berdasarkan Susenas 2026 pada bulan Maret, kemudian kami memperbarui data backlog ini, backlog 1 yaitu jumlah dan persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah, secara persentase mengalami penurunan dari 13% pada tahun 2025 bulan Maret menjadi 12,39% pada bulan Maret 2026," jelas Amalia beberapa waktu lalu.

Pemerintah mencatat tiga provinsi dengan jumlah backlog kelayakhunian terbesar di Indonesia yang tetap menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan perumahan nasional. Ketiganya yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Selain itu, BPS juga mencatat 18,01 juta rumah tangga atau keluarga masih tinggal di rumah tidak layak huni. Angka tersebut lebih rendah 1,3% dari jumlah pada 2025.

Mengutip data BPS, jumlah rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri tetapi tidak layak huni pada 2026 sebanyak 18,01 juta rumah tangga atau setara 24,03%. Angka tersebut turun 760 ribu rumah tangga atau sekitar 1,3%. Sementara itu, pada 2025, jumlah keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni sebanyak 18,77 juta keluarga atau setara 25,33%.

Amalia memuat rumah tangga yang telah memiliki rumah tapi tidak layak huni sebagai kategori backlog 2.

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan Program 3 Juta Rumah melalui pemanfaatan data yang akurat, terintegrasi, dan berbasis fakta lapangan. Pemerintah bahkan menyepakati pembentukan tim koordinasi di bawah BP BUMN untuk mengidentifikasi dan mengoordinasikan pemanfaatan aset-aset negara yang berpotensi digunakan untuk pembangunan perumahan.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan pemanfaatan aset negara harus dilakukan dengan tujuan yang baik dan melalui tata kelola yang benar. Pemerintah juga telah menyiapkan dukungan data untuk memastikan pembangunan perumahan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

“Yang kita bahas adalah bagaimana pemanfaatan lahan negara dengan tujuan yang baik dan dengan cara yang benar. Data-data juga sudah disiapkan oleh BPS supaya tepat sasaran. Dari pembahasan ini akan dibentuk satu tim koordinasi di bawah Pak Dony Oskaria untuk aset-aset negara yang akan dimanfaatkan dalam bidang perumahan,” ujar Maruarar.

Salah satu yang dimanfaatkan adalah lahan menganggur milik PT KAI. Saat ini pemerintah terus mematangkan rencana investasi dari Qatar untuk pembangunan hunian vertikal di kawasan Kampung Bandan, Kemayoran, Jakarta.

Proyek ini merupakan hasil kolaborasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI bersama Kementerian PKP dan investor asal Qatar, Al Qilaa International Group (Al Qilaa). Langkah strategis ini mengusung konsep Transit Oriented Development (TOD) demi mengoptimalkan aset lahan milik KAI sekaligus mendukung program 3 Juta Rumah dari Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyatakan bahwa inisiatif kemitraan ini menjadi tindak lanjut atas peluncuran proyek investasi Al Qilaa Group dengan Kementerian PKP pada Juni lalu untuk membangun satu juta unit hunian vertikal.

Pada tahap awal, sebanyak 50.000 unit hunian akan didirikan di atas tanah KAI di kawasan Kampung Bandan. Selain menjadi komitmen mendukung pembangunan nasional, proyek ini juga memperkuat hubungan investasi antara Indonesia dan Qatar.

Selain di Kampung Bandan, pemerintah bersama KAI juga menyiapkan rumah susun (rusun) subsidi (rusunami) di Manggarai. Pembangunan rusunami tersebut akan dimulai melalui groundbreaking pada Jumat (21/8/2026).

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin mengatakan proyek rusunami Manggarai akan dibangun di atas lahan sekitar 2,2 hektare. KAI telah menyelesaikan pematangan lahan dan menuntaskan persiapan Blok G, sementara pekerjaan Blok F ditargetkan selesai pada September 2026.

Bobby mengatakan delapan tower tersebut akan menyediakan beberapa tipe hunian untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Tipe unit yang disiapkan mulai dari 28 meter persegi, 36 meter persegi, 45 meter persegi hingga 52 meter persegi.

Pemerintah pun menyiapkan skema kredit inden bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berminat membeli rumah susun (rusun) subsidi (rusunami) di Manggarai, Jakarta. Melalui skema ini, MBR sudah bisa melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) meski fisik bangunan rusun baru mencapai 20%.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menjelaskan, kemudahan ini dihadirkan untuk memperluas akses MBR dalam memiliki hunian vertikal di kawasan strategis perkotaan.

Sri mengungkapkan, skema pembelian rusun Manggarai ini memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan suku bunga kredit ringan sebesar 6%. Tak hanya itu, pemerintah juga menyediakan opsi tenor pembiayaan hingga 40 tahun demi meringankan beban cicilan bulanan MBR.

Guna makin mempermudah pembeli, pemerintah mengucurkan subsidi biaya proses sebesar Rp 4 juta bagi setiap MBR. Pemerintah turut menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sekaligus membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Subsidi biaya proses bagi masyarakat MBR itu ada Rp 4 juta. Kemudian BPHTB juga gratis dan PPN juga ditanggung oleh pemerintah," ujar Sri.

Mengenai patokan harga, Sri menyebutkan bahwa batas atas harga jual rusun di wilayah Jakarta Pusat berada di angka Rp 14,5 juta per meter persegi. Meski begitu, KAI masih memiliki ruang untuk menawarkan harga di bawah patokan tersebut.

"Karena ini Jakarta Pusat, harga jual paling tingginya Rp 14,5 juta per meter persegi. Itu batas atas. Kalau KAI ternyata bisa lebih rendah dan sebagainya, nanti diserahkan," tambahnya.

Batas maksimal penghasilan MBR yang berhak menikmati fasilitas pembiayaan ini ditetapkan sebesar Rp 12 juta per bulan untuk pemohon lajang (single), serta Rp 14 juta per bulan untuk pasangan suami-istri (joint income).