BPK Ungkap Ditjen Pajak Belum Tagih Rp 5,84 Triliun Piutang Perpajakan Macet

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak (DJP) belum tertib melaksanakan tindakan penagihan aktif sesuai batas waktu masing-masing ketetapan atas piutang perpajakan. Salah satunya mengenai tindakan penagihan atas piutang perpajakan kualitas macet belum tertib yang mencapai Rp 5,83 triliun.

Hal itu berdasarkan hasil analisis secara uji petik atas pelaksanaan penagihan piutang pajak 2025. Demikian dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2025, yakni dari Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dikutip Kamis, (16/7/2026).

Dari laporan menyebutkan, pertama, tindakan penagihan belum dilaksanakan atas ketetapan yang telah daluwarsa penagihan. Daluwarsa penagihan pajak dihitung lima tahun sejak tanggal ketetapan pajak berkekuatan hukum tetap (inkrachht), tetapi daluwarsa penagihan pajak dapat dilampaui apabila memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis dan uji petik terhadap piutang daluwarsa penagihan 2025 sebesar Rp 5,18 triliun. Diketahui terdapat 1.534 ketetapan sebesar Rp 1,24 triliun yang daluwarsa tanpa ada proses penagihan aktif berupa surat teguran, penerbitan dan pemberitahuan surat paksa, dan atau tindakan penagihan aktif lanjutan.

Kedua, tindakan penagihan atas piutang perpajakan kualitas macet belum tertib. Piutang perpajakan kualitas macet merupakan piutang yang mempunyai umur piutang lebih dari 1.095 hari atau tiga tahun sejak tanggal ketetapan pajak berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Berdasarkan hasil analisis dan uji petik terhadap piutang 2025 sebesar Rp 83,92 triliun. “Terdapat sebanyak 4.740 ketetapan piutang kualitas macet sebesar Rp 5,83 triliun yang belum dilaksanakan penagihan aktif sesuai batas waktu masing-masing ketetapan,” demikian seperti dikutip dari laman bpk.go.id.

Rincian dari tindakan penagihan atas piutang perpajakan kualitas macet itu antara lain 6 ketetapan yang belum diterbitkan surat teguran senilai Rp 52,44 miliar. Kemudian ada 280 ketetapan senilai Rp 1,49 triliun yang belum diterbitkan surat paksa. Selanjutnya ada 547 ketetapan dengan nilai Rp 341,29 miliar untuk pemberitahuan atas surat paksa belum dilaksanakan.

Lalu ada 2.798 ketetapan senilai Rp 2,82 triliun yang belum diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Selanjutnya 1.069 ketetapan senilai Rp 1,12 triliun yang belum dilaksanakan sita atas SPMP yang telah terbit.

Berdasarkan hasil analis lebih lanjut atas wajib pajak (WP) yang termasuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) Tahun 2025, terdapat sebanyak 14 WP belum diterbitkan surat teguran dan sebanyak 43 WP belum diterbitkan surat paksa.

Berdasarkan penjelasan dari Subdirektorat Penagihan DJP diketahui pelaksanaan penagihan sepanjang 2025 dilaksanakan dengan memprioritaskan pada WP yang masuk dalam DSPC 2025. “Namun, pelaksanaan penagihan aktif tidak dapat dilaksanakan atas SKP/SPPT PBB yang belum diterbitkan STP,” demikian seperti dikutip dari laman bpk.go.id.

Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dari KPP Pratama Badung Selatan dan KPP Pratama Tabanan menjelaskan ada surat paksa yang belum diberitahukan kepada WP disebabkan WP terkait tidak ditemukan.

Sedangkan pelaksanan sita belum dapat dilaksanakan karena tidak ada aset WP yang dapat disita baik aset fisik maupun rekening bank, sehingga JSPN masih berproses mencari objek sita lainnya yang dapat dikenakan atas WP terkait.

Ketiga, yakni tindakan penagihan atas piutang perpajakan kualitas selain macet belum tertib. Piutang perpajakan yang mempunyai umur piutang kurang dari 1.095 hari atau tiga tahun sejak tanggal ketetapan pajak berkekuatan hukum tetap (inkracht) dikategorikan sebagai piutang kualitas diragukan/kurang lancar/lancar.

“Hasil analisis terhadap piutang 2025 sebesar Rp 83,92 triliun secara uji petik diketahui terdapat sebanyak 3.379 ketetapan piutang kualitas selain macet sebesar Rp 2,85 triliun, yang telah diterbitkan dokumen tindakan penagihan berupa surat paksa, dan atau SPMP pada 2025, namum belum ditindaklanjuti dengan pemberitahuan surat paksa atau pelaksanaan sita,”.