Bursa Karbon Sepi, OJK Siapkan Program Baru

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui bahwa aktivitas perdagangan di bursa karbon tanah air saat ini masih sepi. Kendati demikian, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menilai perkembangan pasar karbon domestik tetap menunjukkan kinerja yang cukup baik jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain.

“Iya memang (sepi), karena kalau kita lihat tidak mudah mengembangkan (develop) ini. Namun, jika dibandingkan dengan beberapa bursa lain, pencapaian kita sebenarnya cukup baik,” kata Friderica usai menghadiri acara Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Friderica, pengembangan bursa karbon memang tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan dukungan kuat dari sisi pasokan (supply) kredit karbon maupun peningkatan jumlah pelaku pasar yang aktif bertransaksi agar likuiditas pasar terus meningkat.

Ia menjelaskan bahwa OJK bersama pemerintah terus berupaya memperkuat fondasi pasar karbon nasional. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah peluncuran program 'Satu Karsa' bersama Kementerian Kehutanan yang ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan unit karbon yang siap diperdagangkan.

Meski demikian, ia tidak menampik bahwa perkembangan pasar karbon Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara yang telah lebih matang seperti China, yang saat ini memiliki volume perdagangan karbon jauh lebih besar.

“Cuma memang jika dibandingkan dengan yang sudah maju seperti di China dan lain-lain, makanya ini harus terus kita dukung,” ujarnya.

Perempuan yang akrab disapa Kiki ini mengungkapkan, melalui program Satu Karsa, pemerintah akan menghadirkan sejumlah proyek yang menghasilkan unit karbon untuk kemudian dihitung, diverifikasi, dan diperdagangkan di bursa karbon Indonesia.

Program tersebut diharapkan mampu memperkuat sisi primary market (pasar perdana) karbon, sehingga pada akhirnya dapat mengerek aktivitas di secondary market (pasar sekunder) atau perdagangan karbon di bursa. Dengan bertambahnya pasokan kredit karbon, pelaku usaha maupun investor akan memiliki lebih banyak instrumen untuk ditransaksikan sehingga likuiditas pasar terkerek naik.

“Nanti dengan Kementerian Kehutanan melalui program Satu Karsa. Mungkin di awal bulan Juli akan kita luncurkan (launch) bersama, di mana nanti ada beberapa proyek yang unit karbonnya dihitung agar bisa diperdagangkan di bursa,” imbuhnya.

OJK menegaskan bahwa pengembangan pasar karbon tidak hanya berfokus pada aktivitas perdagangan semata, melainkan juga membangun rantai ekosistem secara menyeluruh—mulai dari penciptaan proyek karbon hingga transaksi di pasar sekunder. Pendekatan ini dilakukan agar pasar karbon Indonesia memiliki fondasi yang kuat dan mampu menarik lebih banyak partisipasi dari korporasi maupun investor.

Kiki optimistis sinergi antara regulator, pemerintah, dan pelaku industri akan mampu mendorong pertumbuhan bursa karbon nasional dalam beberapa tahun mendatang.

“Jadi, kita dukung mulai dari primary market hingga ke secondary market-nya supaya pasar karbon di Indonesia semakin maju dan berkembang,” pungkasnya.