PwC: Masa Depan Industri Tambang Tak Lagi Ditentukan Cadangan Mineral

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 40 perusahaan tambang terbesar di dunia menunjukkan performa yang solid sepanjang 2025. Pendapatan meningkat 3,3% menjadi US$ 909 miliar atau Rp 16.213 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah 17.840) dan laba bersih mencapai US$ 120 miliar atau Rp 2.140 triliun. Namun, menurut laporan PwC Mine 2026, penciptaan nilai jangka panjang di sektor ini ke depan tidak lagi hanya ditentukan oleh faktor geologi.

Hal itu melainkan kemampuan negara dan perusahaan dalam menerjemahkan kebijakan menjadi proyek yang layak investasi, berbasis teknologi, dan didukung rantai pasok yang tangguh.

Industri ini juga menghadapi tekanan yang semakin besar, mulai dari isu keamanan energi, fragmentasi geopolitik, percepatan teknologi, hingga meningkatnya ekspektasi sosial.

Permintaan terhadap mineral kritis seperti tembaga, litium, dan rare earth terus meningkat, didorong oleh tren transisi energi dan elektrifikasi. Di sisi lain, dinamika geopolitik global ikut mengubah arus perdagangan, mendorong banyak negara untuk memperkuat pemrosesan domestik dan membangun rantai pasok yang lebih tangguh.

PwC Indonesia Energy, Utilities & Resources Advisor, Sacha Winzenried mengatakan, untuk bisa menangkap nilai dari dinamika ini, dibutuhkan kolaborasi yang erat antara perusahaan tambang, pembuat kebijakan, investor, dan pengguna akhir, terutama saat industri bergerak dari sekadar ambisi menuju eksekusi nyata.

Mengubah kebijakan menjadi proyek yang menarik bagi investor

Akses terhadap sumber daya mineral memang menjadi keunggulan alami. Namun, keberhasilan dalam mineral kritis kini semakin ditentukan oleh faktor yang bisa dikendalikan. Banyak negara berisiko kehilangan potensi nilai jika proyek terhambat oleh proses perizinan, keterbatasan pendanaan, atau minimnya kapasitas pemrosesan.

Sebaliknya, negara dengan cadangan yang lebih terbatas tetap bisa memainkan peran strategis jika mampu menciptakan ekosistem investasi yang menarik, membangun kapasitas pengolahan di tahap tengah (midstream), dan mendorong hilirisasi.

“Persaingan global di industri tambang ke depan tidak lagi soal ambisi, tetapi tentang kemampuan mengonversi kebijakan menjadi modal dan kapabilitas," ujar Sacha.

Namun, proses ini tidak instan, menurut dia, pengembangan tambang dan infrastruktur bisa memakan waktu puluhan tahun, sementara pemain yang sudah ada masih memiliki posisi yang kuat.

Laporan ini menyoroti berbagai strategi yang ditempuh pembuat kebijakan di negara-negara utama pertambangan global. Sejak 2020, Indonesia misalnya, melarang ekspor bijih nikel mentah. dengan kontribusi sekitar dua pertiga pasokan global, untuk mendorong pembangunan kapasitas pengolahan domestik.

Pendekatan ini kini diperluas ke bauksit melalui larangan ekspor pada 2023. Dengan cadangan sekitar 2,9 miliar dry metric tonnes (sekitar 10% cadangan global), Indonesia memiliki potensi yang sangat signifikan.

Keberhasilan kebijakan serupa untuk bauksit akan sangat bergantung pada daya saing pasar global dan ketersediaan pasokan alternatif. Pada Mei 2026, Indonesia juga mengumumkan rencana untuk memusatkan ekspor komoditas melalui lembaga pemerintah, yang berpotensi memengaruhi pasar logam global.

Investor kini semakin selektif dalam melihat peluang, dengan fokus pada kelayakan investasi, termasuk potensi imbal hasil yang kompetitif dibanding sektor lain, kepastian sumber pendapatan, serta mekanisme pendukung seperti jaminan harga, kontrak offtake strategis, atau kepastian permintaan. Lingkungan operasional yang kondusif juga menjadi faktor penting, seperti kepastian perizinan dan akses terhadap infrastruktur pengolahan.

Pendanaan di sektor ini umumnya berasal dari dua ekosistem: perusahaan tambang besar yang mendanai proyek secara internal, dan pengembang independen yang bergantung pada investor eksternal. Kelompok kedua masih menghadapi gap pendanaan struktural, yang seringkali harus dipenuhi melalui skema pembiayaan bertahap dan terfragmentasi.

Untuk menjembatani hal ini, Sacha menilai, perusahaan perlu mengurangi risiko investasi sejak awal proyek. Sementara itu, pemerintah dapat berperan dengan menciptakan kepastian kebijakan, pipeline perizinan yang jelas, serta mekanisme pasar, tanpa harus menggantikan peran modal swasta.

Industri tambang sudah lama mengejar peningkatan produktivitas, tetapi sering kesulitan dalam memperluas penerapan inovasi. Kini, perkembangan data dan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan membuka peluang besar untuk menutup kesenjangan tersebut.

Menurut laporan PwC AI Performance Study, perusahaan yang lebih maju dalam adopsi AI dapat mencapai peningkatan kinerja hingga 7,2 kali lipat dibandingkan perusahaan sejenis, melalui kombinasi pertumbuhan pendapatan dan efisiensi biaya.

Namun saat ini, sektor tambang masih berada di posisi paling rendah dalam indeks kesiapan AI dari PwC sehingga menunjukkan adanya gap dalam investasi, infrastruktur data, dan tata kelola. Dalam survei PwC Global CEO, 40% CEO di sektor pertambangan juga menilai performa teknologi perusahaan mereka masih di bawah ekspektasi.

“Untuk benar-benar memaksimalkan potensi AI, perusahaan tambang perlu bergerak dari sekadar use case terpisah menuju pendekatan yang lebih terintegrasi, mulai dari memanfaatkan AI untuk mendorong pertumbuhan, membangun fondasi data dan tata kelola yang tepat, hingga mengintegrasikannya ke sistem inti untuk otomasi pengambilan keputusan,” kata Sacha.

Ia menuturkan, dengan kapabilitas AI yang lebih kuat, perusahaan dapat meningkatkan transparansi, produktivitas, serta likuiditas aset, sehingga lebih menarik bagi investor dan lebih siap bersaing di industri yang semakin terkonsolidasi.