Panselnas Manajer Kopdes Cabut Aturan Penalti Rp 100 Juta

Liputan6.com, Jakarta - Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Sumber Daya Manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) resmi mencabut klausul penalti Rp 100 juta jika pegawai mundur sebelum habis masa jabatan. Ketentuan itu sempat jadi perbincangan di media sosial.

Ketua Tim Pelaksana Panselnas SDM KDKMP dan KNMP, Tedi Bharata dalam pengumumannya menyatakan aturan penalti atau denda Rp 100 juta itu dicabut. Langkah ini dilakukan untuk membuka ruang bagi peserta yang lolos seleksi untuk ikut dalam pelatihan lanjutan.

"Guna memastikan tidak ada hambatan administratif yang menghalangi talenta terbaik untuk bergabung, ketentuan pada Lampiran I Surat Pernyataan Poin 13 mengenai konsekuensifinansial berupa penalti sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dicabut dandinyatakan tidak berlaku," seperti dikutip dari Pengumuman Panselnas Nomor 9 Tahun 2026, yang diteken Tedi, Kamis (18/6/2026).

Tedi menyatakan, ketentuan pada Lampiran I Surat Pernyataan Poin 12 akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, setiap peserta dapat mengikuti seluruh tahapan pelatihan dan pembinaan SDM dengan lebih leluasa dan berfokus penuh pada pengembangan kapasitas diri.

"Seiring dengan penyesuaian persyaratan administratif ini, kami menaruh harapan besar kepada seluruh peserta yang dinyatakan lulus untuk tetap mengedepankan komitmen, kesungguhan, dan dedikasi penuh dalam menyelesaikan seluruh rangkaian tahapan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tutur dia.

Wakil Kepala II Badan Pengaturan BUMN ini juga membuka ruang bagi peserta seleksi yang sempat mengundurkan diri dalam proses seleksi karena keberatan poin pinalti tersebut. Panselnas merangkul kembali peserta seleksi untuk kembali mengikuti proses pelatihan sebagai tindak lanjutnya.

"Bagi para peserta Lulus yang sebelumnya telah mengajukan pengunduran diri terkait adanya ketentuan sebagaimana tertera pada Lampiran I Surat Pernyataan Poin 13, dapat menyampaikan konfirmasi kesediaan mengikuti tahapan pelatihan dan pembinaan SDM melalui portal resmi Panselnas https://phtc.panselnas.go.id/, terhitung mulai tanggal 17-23 Juni 2026 pukul 10.00 WIB," seperti dikutip pengumuman tersebut.

Informasi, ketentuan penalti Rp 100 juta itu tertuang dalam Surat Pernyataan bagi peserta seleksi SDM KDKMP dan KNMP yang lolos. Ada 13 poin yang dituangkan dalam surat pernyataan yang perlu ditandatangani tersebut.

Poin 12 Surat Pernyataan itu menyatakan peserta lolos perlu bersedia untuk menjalani ikatan dinas selama dua tahun terhitung sejak tanggal efektif penempatan atau penugasan. Poin 13, setelahnya, menyantumkan ketentuan penalti jika SDM terpilih tadi mundur sebelum dua tahun.

"Apabila mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebelum berakhirnya masa ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 12, bersedia dikenakan penalti sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai ketentuan yang berlaku," demikian dikutip dari Surat Pernyataan tersebut.

Sempat Jadi Perbincangan

Poin 13 ini sempat menjadi perbincangan di media sosial. Bahkan, ada yang menyatakan mundur menjelang pelatihan SDM KDKMP dan KNMP dilaksanakan.

Merespons hal tersebut, akhirnya Panselnas Pengadaan SDM KDKMP dan KNMP mencabut ketentuan penalti itu. Panselnas mengeklaim, pelaksanaan Poin 12 Surat Pernyataan tadi akan mengikuti aturan yang berlaku.