Pemerintah Kaji Insentif Usai Harga BBM Nonsubsidi Naik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat. Menyusul adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green.

Bahlil mengatakan, penyesuaian harga Pertamax ke Rp 16.250 per liter mengikuti perkembangan harga pasar. Kenaikan harga ini diklaimnya telah dihitung oleh Pertamina dan badan usaha swasta lainnya.

"Harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya," kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Penyesuaian harga BBM ini dikhawatirkan mengganggu daya beli masyarakat. Bahlil menyatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk menjaga daya beli tersebut. Salah satunya dengan menahan harga BBM bersubsidi.

"Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan, sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian," jelas Bahlil.

Ketika dikonfirmasi mengenai kemungkinan ada insentif tambahan bagi masyarakat, Bahlil menyebut pemerintah masih melakukan kajian. "Kita lagi meng-exercise, kita lagi meng-exercise semua alternatif-alternatif. Yang penting adalah kita itu menjaga saudara-saudara kita yang ekonomi ke bawah," tutur dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia mengatakan kenaikan harga BBM Pertamax masih di bawah keekonomian. Pemerintah turut menjamin harga BBM Subsidi tidak naik.

Diketahui, harga Pertamax naik ke Rp 16.250 per liter dari Rp 12.300 per liter. Anggia mengatakan angka ini masih jauh di bawah harga keekonomian untuk BBM dengan kadar RON 92 di negara lain.

"Kalau kita berbicara harga keekonomian untuk BBM non-subsidi khususnya RON 92, kalau kita melihat negara tetangga itu di angka Rp 20.000-21.000 (per liter)," ungkap Anggia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

"Jadi kenaikan atau penyesuaian yang dilakukan sekarang ini sebenarnya masih jauh di bawah harga keekonomian. Namun ini adalah pilihan terbaik jalan tengah, agar dua-duanya bisa survive," sambung dia.

Anggia menerangkan, ketersediaan BBM di tengah-tengah masyarakat tetap dijaga. Meski pun dia mengakui tetap ada dampaknya terhadap pengeluaran. Dia turut memastikan kelompok rentan terap dijaga dengan tidak ada kenaikan BBM Subsidi.

"Sedikit banyak pasti akan ada dampaknya. Tapi yang paling penting adalah balik lagi. Kelompok rentan dijaga daya belinya dengan menahan harga BBM subsidi untuk tidak naik, Pertalite, dan Solar tidak akan naik," tandasnya.