Purbaya Angkat Bicara Soal Ajakan Pindah ke Pertalite

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini tidak semua konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax akan beralih ke Pertalite. Keyakinan ini menanggapi ramainya seruan di media sosial yang mengajak masyarakat bermigrasi ke Pertalite imbas dari kenaikan harga Pertamax baru-baru ini.

Purbaya mengaku pihaknya memang tidak menghitung secara rinci seberapa besar potensi pergeseran konsumsi tersebut terhadap postur anggaran. Namun, ia memproyeksikan persentase pengguna yang benar-benar beralih dari Pertamax ke Pertalite jumlahnya relatif kecil.

"Namun, seharusnya tidak semuanya pindah. Mengapa? Karena masyarakat yang selama ini membeli Pertamax tentu sudah tahu bahwa mobil mereka memang cocoknya menggunakan Pertamax," ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Ia menambahkan, untuk mengetahui proyeksi data atau angka migrasi yang lebih akurat, sektor teknis terkait merupakan domain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia menilai Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, jauh lebih memahami dinamika pergerakan kuota dan volume BBM tersebut.

"Kami belum menghitungnya secara mendalam. Mungkin hal itu bisa ditanyakan langsung kepada Pak Bahlil yang memang mengerti bidang tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, tetap aman di tengah penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green yang mulai berlaku pada Rabu (10/6/2026).

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth Marcelino Verieza Dumatubun, mengatakan perusahaan terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap pasokan energi guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

“Untuk ketersediaan kita selalu melakukan evaluasi berkala. Dan juga tentunya terkait dengan ketersediaannya itu kami terus berkoordinasi baik dengan mitra, penyedia, supplier,” kata Roberth dikutip dari Antara, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, Pertamina juga terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam menjalankan penugasan distribusi energi nasional.

“Selain itu, kita berkoordinasi dengan pemerintah. Tentunya, sesuai penugasan, kami berkomitmen untuk tetap menjaga ketersediaan dan pendistribusian energi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang memicu perhatian masyarakat. Pertamina menegaskan bahwa pengelolaan stok dan distribusi BBM terus dipantau agar pasokan tetap tersedia di seluruh wilayah Indonesia.

Di sisi lain, perusahaan memastikan harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp 10.000 per liter, sedangkan Biosolar dipertahankan pada level Rp 6.800 per liter sesuai ketentuan yang berlaku.

Roberth menjelaskan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan setelah melalui koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

“Penyesuaian itu dikarenakan kita mengikuti mekanisme harga pasar internasional dan juga penyesuaian ini dilakukan sudah mengacu kepada formula perhitungan yang memang dikoordinasikan dengan regulator,” kata Roberth.

Ia menambahkan, kebijakan penyesuaian harga bukan hanya mempertimbangkan aspek bisnis, tetapi juga bagian dari tata kelola energi yang berkelanjutan.

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan usaha, kualitas layanan kepada konsumen, dan kepastian pasokan energi di dalam negeri.

Dengan mekanisme tersebut, Pertamina berupaya memastikan distribusi BBM tetap berjalan optimal sekaligus menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika harga minyak global yang terus berfluktuasi.