Pemerintah Bidik Listrik 100 Gigawatt PLTS, Koperasi Diminta Ambil Peran

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai koperasi dapat berperan sebagai pengelola sekaligus penggerak kebutuhan energi masyarakat untuk mendukung Program 100 Gigawatt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

“Pengembangan energi terbarukan perlu memperhatikan keseimbangan antara supply dan demand. Koperasi dapat berperan sebagai pengelola sekaligus penggerak kebutuhan energi di masyarakat,” ujar Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Trois Dilisusendi dikutip dari Antara, Senin (27/4/2026).

Selaras dengan Trois, Yayasan Rumah Energi melalui Program Koperasi Hijau telah mendorong penguatan peran koperasi dalam transisi energi dengan menjangkau lebih dari 150 koperasi.

Program ini sejalan dengan upaya implementasi PSN 100 GW PLTS yang menekankan keterlibatan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

“Koperasi memiliki potensi besar sebagai penggerak transisi energi di tingkat komunitas, dan perannya perlu diperkuat melalui kebijakan yang tepat, model bisnis yang feasible, serta dukungan pembiayaan yang memadai,” ujar Direktur Eksekutif Rumah Energi Sumanda Tondang.

Program Koperasi Hijau milik Rumah Energi mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan koperasi, sekaligus mengembangkan model bisnis energi terbarukan berbasis komunitas yang aplikatif di lapangan.

Melalui proyek Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia dengan model Energi Terbarukan Berbasis Komunitas (TERBIT), Rumah Energi juga telah melakukan berbagai asesmen lapangan.

Hasilnya menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kerangka kebijakan nasional dengan kebutuhan implementasi, khususnya dalam aspek model bisnis, kesiapan teknis, akses pembiayaan, serta koordinasi lintas sektor.

Dalam rangka memperkuat ekosistem pengembangan PLTS di Indonesia, Rumah Energi pun menyelenggarakan “Green Cooperative Solar Initiative Dialogue: Bridging Policy and Practice in Indonesia's 100 GW Solar PV Program”.

Forum tersebut bertujuan untuk menjadi ruang dialog strategis lintas pemangku kepentingan guna memperkuat peran koperasi dalam mendukung pengembangan PLTS nasional, sejalan dengan target 100 GW dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan, inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat implementasi PSN 100 GW PLTS, sekaligus memastikan bahwa transisi energi di Indonesia berjalan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

“Ke depan, kami berharap dialog ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi berlanjut pada pengembangan pilot project PLTS berbasis koperasi yang dapat direplikasi secara luas. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan transisi energi yang adil dan inklusif di Indonesia,” ujar Sumanda.