Program MBG Telah Jangkau 61 Juta Anak

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berhasil menjangkau lebih dari 60 juta penerima. Pada saat yang sama, ada lebih dari dua ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG disetop sementara.

Zulkifli menerangan, hingga 30 Maret 2026, penerima MBG telah menjangkau 38 provinsi. Adapun, sebanyak 61.680.043 orang sudah mendapat pasokan MBG.

Sementara itu, ada lebih dari 2 ribu SPPG yang disetop operasionalnya. Termasuk mendapat peringatan atas pelaksanaan proses bisnisnya. "Sebanyak 26.066 SPPG telah beroperasi dengan 2.162 ditutup sementara, dan yang di-suspend 1.789, SP1 368, SP2 5, totalnya 2.162," kata Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Dia menerangkan, angka ini bergerak dinamis seiring dengan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan. Salah satu pelanggarannya seperti belum memenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"MBG ini kan program yang sangat besar, ya mendasar, luar biasa, 60.000.000 kasih anak-anak kita makan tentu tidak mudah dengan segala dinamikanya. Tapi kita terus, pemerintah terus melakukan penyempurnaan-penyempurnaan," ujar Zulkifli.

"Tentu masih ada kurang yang di sana-sini, tapi sementara ini InsyaaAllah akan semakin bagus ya. Jadi tadi ada 2.162 jumlah totalnya, tapi 1.789 disuspen agar bisa diperbaiki, kalau gak diperbaiki ya kita tutup," imbuh dia.

Sebelumnya, Menjelang beroperasinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 31 Maret 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan seluruh mitra menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara profesional dan berintegritas.

BGN menegaskan tidak boleh ada kecurangan dalam pengadaan bahan baku yang dialokasikan sebesar Rp 8.000 hingga Rp 10.000 per porsi.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada mitra yang terbukti melakukan mark up harga bahan baku atau menekan Kepala SPPG.

Sanksi tersebut berupa penghentian operasional sementara (suspend) tanpa pemberian insentif karena masuk kategori pelanggaran berat.

"Mitra yang mark up harga gila-gilaan dan menekan Kepala SPPG, pengawas gizi dan pengawas keungan, akan saya minta kedeputian Tauwas untuk suspend tanpa pemberian insentif karena termasuk pelanggaran berat," tegasnya di Jakarta, Minggu (29/3/2026).

Dia menilai, perilaku tersebut tidak hanya merugikan program, tetapi juga mencederai tujuan utama penyediaan layanan gizi bagi masyarakat. Menurutnya, mitra yang sudah mendapatkan insentif seharusnya bekerja sesuai aturan, bukan justru mencari keuntungan berlebih.

"Saya minta untuk tidak diberikan insentif juga karena mitra yang demikian tidak akan pernah puas. Sudah dikasih insentif, masih saja nakal mark up harga bahan baku," tegas Nanik lagi.

Sebagai langkah penindakan, BGN akan menjatuhkan sanksi suspend selama satu minggu kepada mitra yang terbukti melanggar. Masa tersebut dimaksudkan sebagai kesempatan bagi mitra untuk melakukan perbaikan dan menyatakan komitmen.

"Kita suspend satu minggu sampai mereka membuat pernyataan tidak mark up harga dan tidak monopoli menjadi supplier sendiri. Itu pelanggaran berat," kata Nanik.

BGN berharap peringatan ini menjadi perhatian serius bagi seluruh mitra, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran seiring dimulainya operasional SPPG pada akhir Maret.