OJK: Debitur Bank yang Terlibat Tindak Pidana Perbankan Bisa Dipenjara

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa debitur bank yang terbukti melakukan tindak pidana di sektor perbankan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegasan tersebut salah satunya tercermin dalam penanganan perkara pidana perbankan yang terjadi di PT BPR Duta Niaga Pontianak. Kasus ini telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pada 6 Februari 2026.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menjelaskan, perkara tersebut berawal dari hasil pengawasan OJK yang kemudian ditindaklanjuti melalui serangkaian proses, mulai dari pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan.

"Dalam proses tersebut ditemukan bahwa debitur dengan sengaja menyebabkan atau turut membantu perbuatan anggota direksi yang mengakibatkan terjadinya pencatatan palsu dalam pembukuan bank," kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3/2026).

Manipulasi tersebut meliputi pencatatan dalam laporan kegiatan usaha, dokumen perbankan, hingga laporan transaksi atau rekening bank.

Selain itu, pelaku juga diketahui menerima fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 49 ayat (2) huruf a dalam ketentuan perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta sejumlah regulasi lain terkait penyesuaian pidana dan hukum acara pidana.

Dalam putusan yang dibacakan Pengadilan Negeri Pontianak pada 6 Februari 2026, dua debitur dinyatakan bersalah atas perkara pidana perbankan tersebut.

Berdasarkan Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2025/PN Ptk, terdakwa AS dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun serta denda sebesar Rp250 juta.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2025/PN Ptk, terdakwa HS juga divonis penjara selama 1 tahun dengan denda sebesar Rp400 juta.

Vonis tersebut menunjukkan bahwa debitur yang terlibat dalam pelanggaran hukum di sektor perbankan dapat dikenakan sanksi pidana yang tegas.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap praktik penyalahgunaan fasilitas kredit yang merugikan industri perbankan.

Tidak hanya debitur, sejumlah pejabat bank juga dinyatakan bersalah dalam perkara tersebut.

Direktur Utama BPR Duta Niaga Pontianak, ZB, dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun serta denda sebesar Rp600 juta.

Sementara itu, DD yang menjabat sebagai Direktur Operasional divonis penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp600 juta.

OJK menegaskan bahwa penegakan hukum ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas industri perbankan sekaligus memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan fasilitas pembiayaan bank.

OJK juga mengingatkan masyarakat untuk selalu bersikap jujur dan transparan dalam mengajukan fasilitas kredit.

Selain itu, dana pembiayaan yang diterima harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dengan pihak perbankan agar tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari.