Suku Bunga Kredit Ultra Mikro Turun 5%

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sepakat untuk menurunkan suku bunga kredit ultra mikro sebesar 5%.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, langkah ini untuk memperluas akses pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pelaku usaha ultra mikro.

“Ini sejarah. Selama 10 tahun tidak pernah ada penurunan suku bunga untuk kredit ultra mikro. Hari ini kita lakukan,” tegas pria yang akrab disapa Ara ini, dalam keterangan, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Ia menyampaikan, kebijakan ini secara langsung menyasar 16,2 juta nasabah ibu-ibu Mekaar PNM, karena mereka adalah

tulang punggung ekonomi keluarga. Ia ingin agar mereka naik kelas, dengan usaha yang berkembang dan kesejahteraannya meningkat. 

Ia menegaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan pemerintah benar-benar mendahulukan kepentingan rakyat.

“Atas arahan Presiden Prabowo, kita harus mendahulukan rakyat. Penurunan bunga ini kita lakukan agar ekonomi masyarakat bisa naik kelas dan pada akhirnya ekonomi nasional juga meningkat,” tegasnya.

Menurut Menteri Ara, sektor perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat tidak bisa dipisahkan. Akses pembiayaan yang lebih ringan akan memperkuat daya beli, meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berkembang dan memiliki rumah yang layak. 

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau sering disebut bedah rumah Tahun Anggaran 2026 dapat dimulai pada akhir Maret mendatang. Hal tersebut disampaikan Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (11/2/2026).

Maruarar memaparkan bahwa realisasi anggaran Kementerian PKP TA 2025 mencapai Rp 4,54 triliun atau setara 96,21% dari pagu efektif. Keberhasilan mencapai kinerja 100% berdasarkan penilaian Kementerian Keuangan menjadi motivasi besar bagi kementerian untuk segera mengeksekusi program tahun ini.

“Kementerian PKP siap menjalankan Program BSPS 2026 pada akhir Maret agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” ujar Maruarar dalam keterangannya.

Capaian Tertinggi Sepanjang Sejarah Dalam laporannya, Maruarar mencatat realisasi penyaluran KPR Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 mencapai 278.865 unit. Angka ini tercatat sebagai pencapaian tertinggi sepanjang sejarah program rumah subsidi di Indonesia.

Selain itu, skema pembiayaan kreatif juga menunjukkan hasil positif:

• Pelonggaran GWM BI: Mendorong pembiayaan 86.388 unit rumah komersial.
• KUR Perumahan: Menyalurkan Rp5,4 triliun kepada 12.107 debitur UMKM.
• Program CSR: Berhasil membangun dan merenovasi 9.701 unit rumah rakyat. 

Prioritas Tahun 2026 Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah menetapkan sektor perumahan sebagai prioritas APBN melalui skema FLPP, BSPS, PPN DTP Rumah Komersial, dan Kredit Program Perumahan (KPP). Total dukungan anggaran mencapai Rp58 triliun dengan target pembangunan sebanyak 790.000 unit rumah.

“Saya berharap dukungan Komisi V DPR RI terus diperkuat agar seluruh program perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan optimal, bersih, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Apresiasi dari DPR RI Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan apresiasi tinggi dan menilai kinerja Kementerian PKP sebagai yang terbaik di antara mitra kerja Komisi V lainnya.

“Capaian fisik Kementerian PKP sebesar 98,60% merupakan yang tertinggi. Fakta bahwa capaian fisik lebih tinggi dari realisasi anggaran menunjukkan pengelolaan yang sehat, efektif, dan efisien,” puji Lasarus.