Program MBG Sentuh 60,2 Juta Penerima, Prabowo: Setara Kasih Makan Penduduk se-Afrika Selatan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program MBG menyasar anak-anak, ibu hamil, serta lansia yang hidup sendiri dan tidak memiliki pendamping, sebagai upaya nyata negara memenuhi kebutuhan dasar gizi masyarakat.

Melihat jumlah tersebut, Prabowo mengatakan, pemerintah telah memberi makan penduduk satu negara Afrika Selatan. Lantaran, setiap hari puluhan juta penerima manfaat tersebut mendapatkan makanan bergizi secara rutin.

"Dari makan bergizi gratis program kita saja, hari ini kita telah mencapai 60.200.000 penerima manfaat. Kalau dihitung berarti kita memberi makan penduduk sebesar Afrika Selatan,” ujar Prabowo dalam Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Presiden menjelaskan, distribusi makanan dilakukan secara langsung, terutama bagi kelompok rentan. Untuk ibu hamil dan lansia, makanan bahkan diantar langsung ke rumah. 

"Tiap hari untuk ibu-ibu hamil kita beri diantar ke rumah. Untuk orang tua lansia diantar ke rumah," kata Prabowo.

Dia menuturkan, capaian ini bukan hanya penting dari sisi sosial, tetapi juga menjadi prestasi besar dalam tata kelola pemerintahan. Ia menekankan keberhasilan program MBG dilihat dari manajemen, logistik, hingga sistem pengendalian yang berjalan secara masif dan berkelanjutan. 

"Saya kira di dunia ini, ini adalah suatu prestasi yang membanggakan. Dari segi manajemen, logistik, dan pengendalian, ini sesuatu yang harus dicatat sebagai prestasi kita,” tegasnya.

Prabowo juga mengungkapkan skala produksi dan distribusi makanan dalam program MBG sangat besar. Hingga saat ini, pemerintah telah memproduksi dan menyalurkan miliaran porsi makanan. 

"Dari 60.200.000 tersebut, kalau dijumlahkan selama ini, kita sudah memproduksi dan mendistribusi 4,5 miliar porsi makanan,” ungkap Prabowo.

Ia berharap program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan dan menjadi fondasi kuat dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing pada masa depan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan, jumlah penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) atau program MBG telah mencapai 60 juta orang. Jumlah ini disalurkan melalui 22.091 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG. Zulkifli mengatakan, jumlah itu didata hingga akhir Januari 2026 ini. Adapun, targetnya mencapai 82,9 juta penerima dalam beberapa bulan kedepan.

"Sampai hari ini kita sudah, SPPG sudah 22.091. Penerima manfaat sudah lebih dari 60 juta, lebih sedikit," kata Zulkifli, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Dia menjelaskan, puluhan ribu dapur MBG tadi mampu menyerap ratusan ribu tenaga kerja langsung. Sebanyak 32.000 pegawai SPPG masuk dalam proses ditetapkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Ini menyerap tenaga kerja yang langsung ya PPPK sudah diproses 32.000. Kemudian yang di SPPG itu sudah 924.424 tenaga kerja langsung, ang langsung ya," ujar dia.

Sementara itu, data yang dikantonginya, MBG juga melibatkan sebanyak 68.551 pemasok atau suplier bahan baku. Kemudian, mitra MBG telah tercatat sebanyak 21.413.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana mengatakan, sejumlah pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah ditetapkan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dia menjelaskan, mereka yang mengikuti proses rekrutmen ini adalah tiga komponen pegawai pada setiap SPPG. Adapun pegawai SPPG yang dimaksud dalam konteks rekrutmen PPPK merupakan jabatan inti dengan fungsi teknis dan administratif strategis, yakni Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan.

"Jadi kami sudah melakukan rekrutmen dan tes untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahap I. Sebanyak 2.080 yang sudah menjadi ASN terhitung sejak 1 Juli 2025," kata Dadan saat melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR, di ruang rapat, Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026.