Kebijakan Wajib Halal Berlaku Oktober 2026, Perhatikan Hal Ini

Liputan6.com, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha melalui konsolidasi Komite Pedagang Pasar se-Jakarta. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan kesiapan pelaku usaha, khususnya pedagang pasar rakyat dan usaha mikro dan kecil (UMK), dalam menghadapi kebijakan Wajib Halal Oktober 2026.

Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal BPJPH, Abd Syakur, menyosialisasikan kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 yang menjadi tonggak penting dalam implementasi kewajiban sertifikasi halal secara menyeluruh sesuai amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

BPJPH mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk komunitas pedagang pasar, untuk mempersiapkan diri melalui edukasi, pendampingan, serta percepatan sertifikasi produk yang beredar di masyarakat.

“Wajib Halal Oktober 2026 bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi momentum untuk memperkuat daya saing produk dalam negeri. Karena itu, kolaborasi dengan komunitas pedagang pasar menjadi sangat penting,” ujar Abd Syakur, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/1/2026).

Lebih lanjut, ia mendorong keterlibatan aktif masyarakat sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H) guna membantu UMK dalam proses sertifikasi halal. Menurutnya, skema pendampingan ini tidak hanya mempercepat sertifikasi, tetapi juga membuka peluang partisipasi masyarakat dalam ekosistem halal nasional.

“Bapak dan Ibu dapat berperan sebagai pendamping halal atau P3H. Setiap mendampingi satu sertifikat halal, pendamping berhak menerima insentif sebesar Rp150 ribu,” jelasnya.

Abd Syakur juga menegaskan bahwa sertifikasi halal harus dipandang sebagai peluang strategis, bukan sebagai beban bagi pelaku usaha. Dengan sertifikasi halal, UMK diharapkan tidak tertinggal di tengah persaingan produk global yang semakin ketat.

“Saat ini, produk halal dari luar negeri sudah banyak beredar. Kita harus memiliki kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang berjualan di pasar rakyat. Untuk pelaku UMK, sertifikasi halal dapat dilakukan melalui skema self declare baik melalui program SEHATi maupun self-declare mandiri. Sedangkan bagi usaha skala lebih besar bisa menggunakan skema reguler,” ungkapnya.

Melalui konsolidasi Komite Pedagang Pasar se-Jakarta, BPJPH berharap terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan ekosistem halal yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha serta masyarakat luas.

Dalam upaya mendukung percepatan pemerolehan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Program Halalpreneur 2025 diselenggarakan di Politeknik APP Jakarta. Program ini merupakan bentuk sinergi antara Politeknik APP Jakarta dan PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (Darya-Varia) yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal bagi produk mereka.

Direktur Politeknik APP Jakarta, A.R. Arie Wicaksono menegaskan komitmen Politeknik APP Jakarta dalam mendukung program pemerintah untuk melindungi hak konsumen melalui penerapan Sistem Jaminan Produk Halal. Menurutnya, sinergi dengan dunia industri menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemerolehan sertifikasi halal bagi UMKM.

“Politeknik APP Jakarta dengan penuh komitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam penguatan Jaminan Produk Halal. Kami mengapresiasi Darya-Varia yang kembali memilih Politeknik APP Jakarta sebagai mitra pelaksanaan Program Halalpreneur. Terlebih, program ini telah memasuki tahun keempat pelaksanaannya dan memberikan dampak nyata bagi UMKM,” ujarnya di Jakarta, Senin (19/1/2026).

Program Halalpreneur 2025 dilaksanakan secara bertahap sejak pertengahan tahun 2025 hingga Desember 2025, dengan melibatkan para pelaku UMKM dari wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, serta Subang. Rangkaian kegiatan ini juga melibatkan praktisi dan pendamping di bidang Jaminan Produk Halal (JPH), guna memastikan proses pembelajaran dan pendampingan berjalan optimal.

Tahap awal program diisi dengan kegiatan pelatihan dan dilanjutkan dengan coaching pemerolehan sertifikat halal yang dilaksanakan secara luring (on-site) di Politeknik APP Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 17 pelaku UMKM dari wilayah Jakarta.

Para peserta dibekali pengetahuan dasar mengenai Jaminan Produk Halal, keterampilan dalam mengakses informasi dan sistem terkait JPH, serta tata cara penyusunan dokumen Manual Sistem Jaminan Produk Halal. Dalam proses tersebut, peserta juga mendapatkan pendampingan langsung dari para praktisi JPH sehingga mampu menghasilkan pemahaman dan kesiapan yang lebih komprehensif.

Sesi berikutnya dilaksanakan secara daring pada akhir tahun 2025 dengan melibatkan 15 pelaku UMKM dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Meskipun dilakukan secara virtual, antusiasme peserta tetap tinggi hingga kegiatan berakhir, menunjukkan besarnya kebutuhan dan minat UMKM terhadap fasilitasi sertifikasi halal.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terus mendorong percepatan sertifikasi halal secara bertahap bagi pelaku UMKM melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Presiden Direktur Darya-Varia, dr. Ian Kloer, menegaskan bahwa momentum 50 tahun Darya-Varia menjadi pijakan strategis bagi perusahaan untuk berkontribusi aktif dalam agenda nasional tersebut.

“Di usia 50 tahun Darya-Varia, kami berkomitmen untuk terus bertumbuh bersama masyarakat melalui kontribusi yang berdampak nyata," ujarnya.