Transaksi Judi Online Turun Jadi Rp 286 Triliun di 2025

Liputan6.com, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat ada penurunan transaksi judi online di Indonesia selama 2025. Angkanya tercatat sebesar Rp 286 triliun, lebih rendah dari 2024 dengan Rp 359 triliun.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menerangkan kerja sama antarinstansi pemerintah berhasil menekan transaksi judi online (judol) di Tanah Air. Buktinya, transaksi judol mengalami penurunan sepanjang 2025, tahun lalu.

"Karena sinergitas dan soliditas antar lembaga kami, sesuai dengan tusinya masing-masing, sesuai dengan arah Pak Presiden, kita bisa menekan sampai hanya kurang dari Rp 300 triliun," ungkap Ivan dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Sebagai perbandingan, transaksi judol mencapai Rp 359,81 triliun pada 2024 lalu. Tren itu dicatat Ivan mengalami kenaikan sejak 2017 lalu. Namun, baru pada 2025 angkanya menjadi lebih kecil.

"Itu jauh lebih kurang dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu itu naik terus dari 2017, 2018, 2019, 2020 terus naik dan kita tekan habis sampai Rp 286 triliun, itu menyelamatkan banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana," tuturnya.

Ivan pernah memproyeksikan transkasi judi online tembus mencapai Rp 1.100 triliun. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi seperti fintek hingga kripto. "Kalau bukan karena ketegasan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, kita tidak pernah akan bisa mencapai sejarah menurunkan judi online, karena tekanannya memang luar biasa besar," bebernya.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menganalisis perputaran dana sekitar Rp 2.085 triliun sepanjang 2025. Angka itu meningkat drastis dari capaian sepanjang 2024 lalu.

Kepala PPATK. Ivan Yustiavandana menerangkan angka tersebut meningkat 42 persen dari perputaran dana yang dianalisis pada 2024 dengan nilai Rp 1.459,6 triliun.

"Total perputaran dana yang dianalisis mencapai Rp 2.085 triliun atau meningkat 42 persen dari tahun 2024 sebesar Rp 1.459,6 triliun," kata Ivan dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Sejalan dengan jumlah tersebut, PPATK juga telah menyampaikan 994 hasil analisis (HA) dan 17 hasil pemeriksaan (HP). Serta 529 informasi kepada penyidik dan kementerian terkait.

Ivan memaatikan, hasil analisis, pemeriksaan dan informasi yang disampaikan PPATK turut berperan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

"Namun juga berkontribusi dalam penerimaan negara dari sektor perpajakan," sambung Ivan.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan diduga penyembunyian omzet hingga Rp 12,49 triliun yang berasal pada sektor perdagangan tekstil dengan nilai yang fantastis.

"Salah satu temuan signifikan terdapat pada sektor perdagangan tekstil, dimana pihak-pihak tertentu diduga menyembunyikan omzet hingga senilai Rp12,49 triliun dengan menggunakan rekening karyawan atau pribadi untuk menerima transaksi hasil penjualan ilegal," demikian seperti dikutip dari keterangan PPATK, Kamis (29/1/2026).

Meski demikian, PPATK dalam keterangannya tidak menyebutkan nama perusahaan atau oknum yang melakukan hal tersebut.