Swasta Jadi Motor Utama Adopsi Teknologi dan Investasi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan peningkatan produktivitas nasional tidak terjadi di kantor-kantor pemerintahan, melainkan di sektor swasta. Karena itu, produktivitas dunia usaha harus difasilitasi melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung agar mampu mendorong daya saing ekonomi Indonesia.

“Produktivitas tidak terjadi di kantor-kantor pemerintah. Produktivitas terjadi di pabrik, kantor, gudang, rantai pasok, dan ruang direksi,” ujar Febrian dalam acara Indonesia Economic Summit 2026, Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, peran pemerintah bukan mengambil alih proses tersebut, melainkan menetapkan arah dan menghilangkan berbagai hambatan yang selama ini mengganggu kinerja dunia usaha.

“Pemerintah bisa menetapkan arah dan menghilangkan hambatan, tetapi peningkatan produktivitas terwujud ketika dunia usaha merancang ulang cara kerja mereka,” jelasnya.

Atas dasar itu, ia mendorong gerakan produktivitas nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat atau whole-of-society. Dalam gerakan ini, sektor swasta berperan sebagai motor utama dalam adopsi teknologi dan investasi.

“Sektor swasta memimpin dalam adopsi teknologi dan investasi, sementara dunia akademik berkontribusi melalui riset, keterampilan, dan inovasi,” kata Febrian.

Ia menambahkan, pekerja, pemerintah daerah, dan komunitas memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan produktivitas menjadi hasil nyata di lapangan. Transformasi produktivitas, menurutnya, hanya akan berhasil jika semua aktor bergerak bersama.

Bagi pelaku usaha, agenda produktivitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kunci untuk meningkatkan daya saing.

“Ini bukan soal kepatuhan, tetapi soal daya saing, biaya yang lebih rendah, pemanfaatan talenta yang lebih baik, pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan ketahanan usaha yang lebih kuat,” ujarnya.

Perusahaan yang mampu menguasai produktivitas diyakini akan tumbuh lebih cepat, lebih tahan terhadap guncangan, serta lebih percaya diri bersaing di pasar domestik maupun global.

Sementara itu, tanggung jawab pemerintah adalah menciptakan ekosistem yang mendukung produktivitas melalui regulasi yang dapat diprediksi, pelaksanaan kebijakan yang konsisten, serta institusi yang fokus pada hal-hal strategis.

Febrian menegaskan, keselarasan antara visi pemerintah dan aksi sektor swasta menjadi kunci menuju Indonesia Emas 2045.

“Indonesia tidak kekurangan ambisi dan upaya. Yang masih perlu diperkuat adalah keselarasan antara visi dan pelaksanaan, antara kebijakan dan praktik, serta antara tujuan publik dan aksi sektor swasta,” pungkasnya.

Jika produktivitas dapat dibenahi bersama, ia optimistis pertumbuhan ekonomi akan lebih tangguh, pengentasan kemiskinan lebih berkelanjutan, dan Indonesia Emas 2045 tidak lagi sekadar cita-cita, melainkan masa depan yang dibangun secara nyata mulai sekarang.