Badan Karbon Nasional Dibutuhkan untuk Perkuat Ekonomi Hijau

Liputan6.com, Jakarta - Badan Karbon Nasional dinilai mendesak untuk segera dibentuk, guna memperkuat tata kelola emisi dan menjaga daya saing industri Indonesia di tengah tekanan pajak karbon global.

Dalam diskusi Prasasti Economic Forum 2026 bertajuk “Navigating Indonesia’s Next Chapter”, para pembicara menilai Indonesia membutuhkan lembaga khusus yang mampu mengkoordinasikan kebijakan karbon lintas sektor agar potensi ekonomi berkelanjutan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Isu karbon dinilai tidak lagi sekadar bagian dari komitmen perubahan iklim, melainkan telah menjadi penggerak ekonomi baru yang berpengaruh terhadap daya saing nasional. Namun, hingga kini pengelolaannya masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, sehingga berisiko menimbulkan tumpang tindih kebijakan serta ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, Mari Elka Pangestu, menegaskan bahwa ekonomi hijau dan pengelolaan karbon merupakan peluang pertumbuhan, bukan beban. Namun, peluang tersebut tidak akan maksimal tanpa koordinasi yang kuat dan konsisten.

“Kita membutuhkan kebijakan yang konsisten dan koordinasi lintas sektor agar strategi pembangunan ekonomi hijau bisa berjalan dengan baik,” ujar Mari Elka dalam forum tersebut.Ia menilai saat ini Indonesia sudah memiliki sejumlah regulasi terkait nilai ekonomi karbon, termasuk pasar karbon. Namun, tanpa lembaga khusus yang memiliki kewenangan lintas sektor, implementasi kebijakan berisiko berjalan sendiri-sendiri.

Menurutnya pembentukan badan karbon dapat berperan yang memastikan keselarasan antara perencanaan makro, rencana strategis sektoral, serta target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan demikian, pengelolaan karbon tidak hanya memenuhi komitmen lingkungan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“Ini bukan soal komplain terhadap perjanjian internasional semata. Ini soal investasi dan daya saing Indonesia di masa depan,” tegasnya.

Dorongan serupa juga disampaikan dari sisi dunia usaha. Chief Operating Officer Indonesia Business Council, William Sabandar, menyatakan bahwa kepastian kebijakan menjadi faktor utama bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan investasi di sektor ekonomi hijau.

Menurut William, tanpa adanya satu lembaga yang menjadi rujukan utama, dunia usaha akan menghadapi ketidakjelasan standar, mekanisme pasar, hingga risiko reputasi. Padahal, keberlanjutan kini telah menjadi bagian dari strategi bisnis global.

“Sustainability bukan lagi sekadar compliance. Ini sudah menjadi bagian dari proses bisnis dan berkaitan langsung dengan daya saing perusahaan,” ujar William.

Ia menilai badan karbon dapat menjadi pusat penetapan standar, pengawasan, serta pengembangan pasar karbon nasional yang sesuai dengan praktik internasional. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor, terutama dalam perdagangan karbon berbasis hutan, mangrove, dan ekosistem laut yang menjadi keunggulan Indonesia.

Indonesia diketahui memiliki potensi besar dalam penyerapan karbon melalui sektor kehutanan, pertanian, dan kelautan. Namun, tanpa tata kelola yang kuat, potensi tersebut dinilai belum mampu dimonetisasi secara maksimal.

Mari elka juga menyooroti risiko Indonesia tertinggal dalam persaingan global jika pengelolaan karbon tidak segera diperkuat. Sejumlah kebijakan internasional, seperti mekanisme penyesuaian karbon lintas batas atau carbon border adjustment mechanism (CBAM), berpotensi menekan daya saing ekspor nasional jika industri domestik belum menerapkan standar emisi yang memadai.

Tanpa sistem karbon yang jelas, industri nasional berisiko terkena pajak karbon di pasar global melalui mekanisme seperti CBAM. Risiko tersebut dinilai bukan lagi ancaman jangka panjang, melainkan tantangan yang mulai dihadapi saat ini.

Selain aspek ekonomi dan investasi, pembentukan badan karbon juga dinilai penting untuk memastikan transisi menuju ekonomi hijau berjalan inklusif. Kebutuhan akan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan teknologi, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan membutuhkan perencanaan lintas sektor yang terintegrasi.

Tanpa kordinasi yang kuat, ekonomi karbon berisiko menjadi peluang yang terlewat. Pembentukan badan karbon dinilai sebagai langkah strategis agar Indonesia mampu memasuki babak baru pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, kompetitif, dan berdaya saing global.