DPR Restui Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI

Liputan6.com, Jakarta - Sidang Paripurna DPR resmi menyepakati Thomas Djiwandono untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal ini diputuskan usai digelarnya uji kelayakan (fit and proper) bersama Komisi XI sebelumnya.

Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa memimpin sidang Paripurna dalam pengambilan keputusan tersebut. Usai mendengar laporan Komisi XI soal fit and proper test Calon Deputi Gubernur BI, Saan menanyakan persetujuan para wakil rakyat.

"Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon deputi gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui?," tanya Saan dalam Sidang Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

"Setuju," sahut para peserta sidang.

Jawaban serentak itu langsung disusul oleh ketuka palu sidang satu kali oleh Saan. Wakil Ketua DPR itu lantas meminta Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur BI terpilih untuk maju.

"Selanjutnya, kami perkenalkan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih untuk periode 2026-2031, Saudara Thomas A. M. Djiwanono, kepada calon Deputi Gubernur Bank Indonesia agar maju ke depan untuk foto bersama," sebutnya.

Lolos Uji Kelayakan

Sebelumnya, Thomas Djiwandono ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Menyingkirkan dua kandidat lainnya, yakni Solikin M Juhro dan Dicky Kartikoyono.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, keputusan itu merupakan hasil musyawarah mufakat seluruh fraksi dalam rapat internal, tanpa adanya catatan.

"Semua secara musyawarah mufakat. Tidak ada catatan sama sekali, bahkan banyak catatan-catatan yang masuk justru adalah catatan yang sangat positif," ujar Misbakhun di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.

Meskipun belum punya rekam jejak di sektor moneter, anggota parlemen percaya Thomas Djiwandono bisa mengkombinasikan pengalamannya di bidang fiskal.

"Jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu adalah jabatan kolektif kolegial di dalam sebuah forum Dewan Gubernur. Jadi menurut saya pengalaman di monetary policy itu bisa diperkuat ketika Pak Thomas itu mempunyai pengalaman di fiscal policy. Jadi saling melengkapi," ungkapnya.

Junjung Profesionalisme

Kendati begitu, Misbakhun tidak menampik adanya kekhawatiran publik terhadap posisi Thomas Djiwandono sebagai keponakan dari Prabowo. Namun, ia meyakini yang bersangkutan bakal menjunjung profesionalisme dalam menjalankan perannya di bank sentral.

"Bahwa fakta Pak Thomas keponakan, itu iya. Tapi dia tadi sangat profesional menjelaskan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan itu diambil dalam sebuah proses. Sehingga kalau menurut saya isu itu bisa dikesampingkan, bahwa ada profesionalisme," tuturnya.

"Bahkan closing statement beliau menyampaikan tentang profesionalisme itu menjadi salah satu hal yang kuat, yang ingin beliau jaga. Dan menurut saya itu menjadi sebuah closing statement yang menguatkan posisi profesionalisme seorang Thomas Djiwandono," kata Misbakhun.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI M. Misbakhun menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Dalam proses tersebut, Komisi XI menetapkan Thomas Djiwandono sebagai pihak yang terpilih.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan harapannya terhadap sosok Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), khususnya dalam kontribusinya terhadap perumusan kebijakan moneter yang mempertimbangkan perspektif fiskal.

Menurut Purbaya, kehadiran figur dengan pemahaman lintas kebijakan di jajaran BI diharapkan dapat memperkaya diskusi dan sudut pandang dalam pengambilan keputusan, tanpa mengganggu independensi otoritas moneter.

“Harapannya ya dia bisa menjalankan kebijakan, memberi masukan yang lebih kuat dalam ke kebijakan moneter yang juga turut memasukkan concern-concern di fiskal. Jadi bukan berarti kita akan, oh orang bilang katanya ditempel ya fiskal menguasai moneter, enggak, kan beda,” Purbaya kepada wartawan usai Sidang Terbuka Satgas Debottlenecking, Senin (26/1/2026).

Ia menegaskan setelah menjabat di bank sentral, tetap berada dalam koridor kelembagaan BI dan tidak berada di bawah kendali otoritas fiskal. Namun, latar belakang dan keluasan cara pandang dinilai dapat memberi dinamika baru dalam proses perumusan kebijakan.

“Setelah di sana ya dia di sana, saya enggak bisa ngendaliin dia. Cuman kan kalau pemikirannya lebih luas, dia bisa memberikan warna yang berbeda ke diskusi di kebijakan moneter sana,” pungkasnya.