Gara-Gara Konflik Keluarga, 2.500 Buruh Pabrik Kertas di Jawa Timur Terancam PHK

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Kelompok Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyoroti ancaman PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap sekitar 2.500 buruh yang menggantungkan nasibnya di PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin), Mojokerto, Jawa Timur.

Akar masalahnya bermula lantaran konflik keluarga yang terjadi dari perseteruan di internal keluarga antar ahli waris. Di balik kasus itu, Said mengatakan, kondisi PT Pakerin sejatinya masih sehat.

"Ini pabrik sehat, karena ada perseteruan, konflik pemilik pabrik antar keluarga, kakak-adik, maka uang perusahaan yang ditaro di saudaranya BPR, dulunya Bank Prima, enggak bisa dikeluarkan," ujarnya dalam sesi teleconference, Senin (26/1/2026).

Menurut informasi yang didapatnya dari kelompok buruh, PT Pakerin menyimpan uang di BPR Prima Master Bank senilai Rp 1 triliun. Sayangnya, uang tersebut tidak bisa dipakai untuk operasional perusahaan lantaran ada konflik keluarga.

"Nah, tiba-tiba hasil keputusan Mahkamah Agung memutuskan bahwa pabrik Pakerin tetap bisa beroperasi. Tapi, oleh Kementerian Hukum yang lama mengeluarkan semacam keputusan yang mencabut izin operasional, pabrik enggak jalan hanya karena perseteruan bank dengan adik-kakak," tuturnya.

"Akibatnya apa, PHK. Ini Presiden Prabowo harus tahu, menyelematkan 2.500 buruhnya ter-PHK. Udah 3 bulan buruh tidak dibayar upahnya," dia menekankan.

Said tak ingin perseteruan internal di PT Pakerin ini turut mengulang kisah sama yang menimpa PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Pasalnya, ia menilai pemerintah melalui Menteri Ketanagakerjaan tidak mampu melindungi para buruh yang menghadapi ancaman PHK.

"Lihat Sritex, ingat janji Menteri Tenaga Kerja dan wakilnya yang belakangan kena cokol KPK. Sritex akan dibayar THR, enggak dibayar sampai hari ini. Sritex akan mendapat pesangon, boro-boro pesangon, THR aja enggak dibayar, apalagi pesangon," ungkapnya.

"Kejadian ini hampir sama di PT Pakerin, mau main-main lagi uang Rp 1 triliun yang ada hak buruh. Memang tidak semua, tapi ada hak buruh," dia menegaskan.

Sebelumnya, Presiden Kelompok Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal membongkar tiga penyebab pemutusan hubungan kerja, alias PHK marak terjadi saat ini. Ia sekaligus menggugurkan pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang juga dikenal sebagai Kang Dedi Mulyadi (KDM), PHK terjadi akibat upah yang tinggi. 

Said lantas membuka data jumlah tenaga kerja ter-PHK pada 2025 milik Kementerian Ketenagakerjaan. Dari total 88.519 orang kena PHK, Jawa Barat dan Jawa Tengah mengambil jumlah terbesar dengan masing-masing 18.815 orang dan 14.700 orang.  

"Yang saya ingin tegaskan, bukan karena upah. Dedi Mulyadi selalu bilang upah yang tinggi akan mengakibatkan PHK. PHK di Jawa Barat itu upah yang daerahnya rendah. Jadi tesis Dedi Mulyadi itu gugur, enggak nyambung antara upah dan PHK itu," ujarnya dalam sesi teleconference, Senin (26/1/2026).

"Begitu pula PHK tertinggi setelah Jawa Barat adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah itu adalah daerah yang upahnya paling rendah se-Indonesia, tapi PHK-nya paling banyak setelah Jawa Barat," dia menegaskan. 

Menurut dia, ada tiga faktor terjadinya PHK. Pertama gara-gara daya beli masyarakat turun. Akibatnya, pengeluaran masyarakat di dalam roda perputaran ekonomi turut berkurang. 

"Orang akan membeli barang sesuai yang penting-penting saja. Akibatnya karena barang yang dibeli berkurang, produksi berkurang. Karena produksi berkurang ya otomatis terjadi PHK di pabrik-pabrik," ungkap dia. 

Kedua, ia menyoroti andil regulasi soal relaksasi impor, yang dikeluarkan Menteri Perdagangan (Mendag) melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024. Dengan adanya aturan tersebut, Said menilai barang impor dari China semakin banyak masuk ke pasar domestik, utamanya dari sektor industri tekstil dan garmen.

"Anda bayangkan dengan impor ugal-ugalan, tekstil garmen Cina masuk. Harganya murah. Otomatis tekstil garmen di Indonesia kepukul," seru dia. 

 "Itu yang menjelaskan di sektor-sektor yang Dedi Mulyadi bilang. Bukan upah, ini impor. Di Jawa Tengah juga, ini impor penyebabnya," kata Said Iqbal seraya menekankan ulang.