Prabowo Disebut Calonkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Indonesia Prabowo Subianto dikabarkan menominasikan keponakannya untuk bergabung dengan dewan gubernur Bank Indonesia (BI).

Dikutip dari Yahoo Finance, Senin (19/1/2026), kabar ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang independensi bank sentral karena pemerintah berupaya mendapatkan lebih banyak dukungan untuk target ekonomi yang ambisius.

Investor khawatir bahwa pembuatan kebijakan moneter independen di ekonomi terbesar Asia Tenggara mungkin berada di bawah tekanan karena Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029, dari sekitar 5% saat ini.

Kekhawatiran tersebut meningkat setelah Bank Indonesia meluncurkan kesepakatan pembagian beban baru tahun lalu untuk mendanai beberapa program pemerintah.

Thomas Djiwandono, seorang wakil menteri keuangan yang merupakan mantan pengusaha, akan segera menghadapi tes kelayakan oleh DPR untuk jabatan barunya, kata dua sumber yang meminta anonimitas karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada media.

Djiwandono, yang berpendidikan di AS, akan menggantikan anggota dewan BI saat ini, Juda Agung, tambah salah satu sumber.

Djiwandono, Agung, juru bicara bank sentral, dan ketua panel parlemen yang mengawasi penilaian untuk kepemimpinan puncak bank sentral tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Bank tersebut dijadwalkan akan mengadakan tinjauan kebijakan moneter bulanan berikutnya pada akhir pekan ini.

Setiap anggota dewan direksi bank, yang terdiri dari seorang gubernur dan beberapa wakil gubernur, memiliki hak suara untuk memutuskan tingkat suku bunga utama dan menentukan kebijakan BI.

Para anggotanya biasanya adalah para bankir sentral, ekonom, atau mantan eksekutif bank komersial yang diangkat oleh presiden dengan persetujuan parlemen.

Mengutip sebuah sumber yang mengatakan bahwa Djiwandono diharapkan akan menduduki jabatan barunya pada bulan Februari, kecuali ada perubahan di menit-menit terakhir.

Tahun lalu, Djiwandono menghadiri setidaknya satu tinjauan kebijakan moneter bank sentral sebagai perwakilan menteri keuangan, tetapi tidak memiliki hak suara.

Langkah ini diambil ketika parlemen membahas rancangan undang-undang yang berisi ketentuan untuk memperkuat peran bank sentral dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.