Pemerintah Dorong Revisi UUP2SK, Perkuat Tata Kelola dan Perlindungan Konsumen Aset Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Upaya penguatan regulasi aset kripto terus menjadi perhatian publik, seiring dengan pembahasan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mematangkan aturan tersebut, yang nantinya akan menjadi payung hukum pertama yang mengatur aset kripto secara eksplisit dalam sistem keuangan nasional di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di tengah dinamika tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai revisi UU P2SK justru membawa angin segar bagi industri aset kripto. Dalam wawancara bersama Leon Hartono di podcast The Overpost, Misbakhun menekankan bahwa revisi ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam mengatur ekosistem aset kripto secara lebih komprehensif. Selama ini, pengaturan aset kripto masih berada pada level Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

“Tujuan revisi ini adalah memberikan kepastian pelindungan konsumen pada tataran aturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang. Ini memperlihatkan negara semakin mengakui keberadaan aset kripto sebagai aset keuangan digital, sekaligus memberikan kepastian peta jalan ekosistem aset kripto dan menghadirkan pengawasan yang lebih akuntabel dan kredibel,” kata Misbakhun dikutip dari wawancaranya dengan Leon Hartono di Podcast The Overpost.

Salah satu fokus utama dalam revisi UU P2SK adalah pembentukan struktur pasar aset kripto yang lebih berdaulat. Saat ini, mekanisme perdagangan masih banyak bergantung pada transaksi bilateral dan order book global. Kondisi tersebut dinilai kurang efisien karena minimnya proses price discovery serta berpotensi mendorong terjadinya capital outflow ke pasar global.

Misbakhun menjelaskan, rancangan revisi UU P2SK menawarkan solusi melalui penguatan agregasi likuiditas. Dengan menyatukan likuiditas yang tersebar, pasar domestik dapat memiliki order book lokal yang lebih dalam dan kuat, sehingga ketergantungan pada order book global tidak lagi diperlukan.

“Ada miskonsepsi bahwa aturan baru akan berpotensi membuat konsumen beralih ke platform aset kripto luar negeri, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Dengan UU P2SK yang baru, kita mengonsolidasikan likuiditas yang tadinya terpencar sehingga akan menciptakan order book lokal yang tebal dan dalam. Hasilnya? Daya saing industri lokal meningkat dan ketergantungan pada pasar luar berkurang,” jelas Misbakhun.

Menjawab kekhawatiran mengenai sentralisasi dan risiko keamanan, Misbakhun meluruskan bahwa UU P2SK tetap membawa semangat desentralisasi melalui pemisahan fungsi. Ia menyebut, adanya bursa, kliring, kustodian, dan Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) memastikan masing-masing lembaga memiliki peran dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan regulasi yang ada.

Ia juga menegaskan bahwa bursa nantinya hanya menjadi tempat untuk perdagangan aset kripto, sementara PAKD tetap memegang kelolanya masing-masing. Sementara penyimpanan aset kripto akan dilakukan oleh lembaga kustodian dan lembaga kliring memastikan transaksi antara pembeli-penjual terjadi.

Jika dalam praktiknya sampai terjadi insiden peretasan, dalam hal penanganannya, pihak terkait akan bertanggung jawab. Mekanismenya akan dapat diatur secara rigid mengenai sanksi dan kewajiban tanggung jawab, jadi regulasi tersebut diharapkan menjamin hak konsumen.

“Dengan tata kelola yang prudent dan regulasi yang jelas, pelindungan konsumen semakin maksimal. Investor cukup menghadapi risiko pasar berupa fluktuasi harga, jangan sampai mereka harus menanggung risiko kena hack atau scam, itu yang mau kita minimalisir lewat revisi UUP2SK ini,” tuturnya.

Misbakhun mengingatkan kembali bahwa semangat revisi UU P2SK adalah melindungi konsumen, memastikan pengawasan yang transparan, dan menghadirkan industri aset kripto yang mengedepankan tata kelola prudent untuk setiap penyelenggara yang menjalankan kegiatannya.

Ia menjelaskan bahwa yang terjadi selama ini, perdagangan tidak berlangsung secara transparan dan pencatatannya tidak jelas. Contohnya adalah pedagang melakukan pembelian aset kripto mewakili konsumen, tapi nama pembelinya justru pedagang. Lalu pembelian tersebut tidak jelas apakah menggunakan sumber dana konsumen atau jangan-jangan sumber dana yang lain.

Menurut Misbakhun, permasalahan transparansi dan tata kelola tersebut dapat diatur dalam revisi UUP2SK. Setiap transaksi yang terjadi harus dapat diidentifikasi siapa yang melakukan jual-beli, lalu dari mana sumber pendanaannya. Hal ini wajib dilakukan karena aset kripto sudah diakui menjadi aset keuangan.

“Ini merupakan hal yang penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik. Setiap transaksi aset kripto menjadi jelas siapa yang memperjualbelikan, di mana diperjualbelikannya, aset apa yang ditransaksikan, dan siapa yang bertanggung jawab atas transaksi jual beli tersebut,” tutup Misbakhun.