Pemerintah Buka Kanal Aduan bagi Dunia Usaha, Ini Tujuannya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian meluncurkan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) sebagai wujud nyata komitmen dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan responsif. Kanal ini dirancang untuk menjadi saluran resmi bagi pelaku usaha dalam menyampaikan kendala yang dihadapi, sekaligus memastikan tindak lanjut cepat dari Pemerintah dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Peluncuran Kanal Debottlenecking Satgas P2SP, yang menjadi pengembangan dari pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) 2, juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat kepercayaan dunia usaha dan investor terhadap komitmen Pemerintah. Dengan adanya kanal ini, setiap laporan pengaduan akan ditangani melalui mekanisme yang terintegrasi, mulai dari verifikasi, analisa, hingga tindak lanjut lintas K/L.

"Kehadiran kanal ini adalah bentuk nyata kehadiran Pemerintah dalam mendampingi dunia usaha. Kami ingin memastikan setiap pelaku usaha memiliki saluran resmi untuk menyampaikan kendala, sekaligus mendapatkan solusi cepat dari Pemerintah. Dengan begitu, kami berharap kepercayaan dunia usaha dan investor semakin meningkat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025) seperti dikutip dari laman ekon.go.id.

Lebih dari sekadar wadah pengaduan, Kanal Debottlenecking Satgas P2SP menjadi instrumen nasional yang mendukung agenda besar pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan sistem berbasis website yang terhubung melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) itu, pelaku usaha dapat memantau progres pengaduan secara real-time melalui portal yang telah disiapkan.

"Hal ini memberikan rasa aman, kepastian, dan kepercayaan bahwa setiap aduan ditangani secara profesional. Kanal Debottlenecking ini dapat diakses 24 jam oleh pelaku usaha melalui https://lapor.satgasp2sp.go.id/ dan akan segera ditindaklanjuti oleh Satgas P2SP. Penyelesaian sampai dengan tingkat K/L teknis akan dibahas pada forum rutin setiap minggu,” ujar Menko Airlangga.

Kanal Debottlenecking Satgas P2SP juga menjadi simbol penguatan koordinasi antar K/L, dengan respons cepat dan akuntabilitas tinggi. Melalui mekanisme kerja yang jelas, Pemerintah berkomitmen untuk hadir sebagai mitra strategis dunia usaha dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan.

"Proses yang transparan dan akuntabel ini diharapkan mampu mengurangi hambatan birokrasi (debottleneck), mempercepat penyelesaian masalah, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” kata Menko Airlangga.

Turut hadir dalam konferensi pers usai kegiatan peluncuran kanal tersebut yaitu di antaranya Menteri UMKM, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner OJK, Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), Ketua Pokja 1-3 Satgas P2SP, dan para Pejabat Eselon 1 dari K/L terkait.

Sebelumnya, Pemerintah menyiapkan belanja program prioritas sebesar Rp 2.567,9 triliun dalam APBN 2026. Anggaran ini merupakan bagian dari total belanja negara Rp 3.842 triliun, yang didesain untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi.

“Ke depan kami optimis di tahun 2026 pemerintah akan membelanjakan untuk program prioritas sebanyak Rp 2.567,9 triliun dari anggaran Rp 3.842 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapimnas KADIN, di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Program-program prioritas yang mendapat alokasi besar pada 2026 antara lain ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga UMKM dan pertahanan.

Ketahanan pangan dialokasikan Rp 164,4 triliun untuk pengadaan beras Bulog serta stabilisasi pasokan. Sementara subsidi energi mencapai Rp 402,4 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan industri.

Salah satu program terbesar dalam APBN 2026 adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya mencapai Rp 335 triliun. Hingga akhir 2025, program ini telah menjangkau 44 juta penerima, dan pada 2026 ditargetkan meluas ke 80 juta penerima hingga pertengahan tahun.

Airlangga menegaskan, efek pengganda program MBG sangat besar karena menyentuh sektor pendidikan, pertanian, peternakan, dan UMKM secara bersamaan.

“Per hari ini sudah 44 juta masyarakat yang menikmati makan bergizi gratis anak-anak sekolah, itu tahun depan dianggarkan Rp 335 triliun dan ini akan ditargetkan untuk 80 juta sampai bulan Mei atau Juni tahun depan dan tentu ini multiplier efeknya juga luar biasa,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan Rp 757,8 triliun untuk pembangunan sekolah unggulan, perbaikan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas tenaga pendidik. Sementara kesehatan digelontorkan Rp 244 triliun.