Menkeu Purbaya Punya Waktu 6 Bulan Buat Rombak Sistem Subsidi-Kompensasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku punya waktu 6 bulan untuk menyusun skema terbaru pembayaram subsidi dan kompensasi ke perusahaan pelat merah. Tujuannya tak lain untuk membuat subsidi lebih tepat sasaran.

Desain ulang pembayaran subsidi dan kompensasi itu dilakukan bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Saya dikasih waktu 6 bulan ke depan untuk mendesain itu, untuk mengkoordinasikan desain tadi," kata Purbaya, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Dia menjelaskan, skema subsidi akan dibayar langsung ke BUMN. Sementara itu, kompensasi akan dibayar sebesar 70 persen setiap bulan pada periode Januari-September setiap tahunnya. Lalu, pada Oktober akan dibayarkan sisanya.

Purbaya menegaskan, skema tersebut untuk menjamin subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Mengingat lagi, masih banyak orang kaya yang menikmati subsidi.

"Kita redesign subsidi-nya supaya lebih tepat sasaran. Karena sekarang setelah kita lihat ternyata yang kaya masih dapat itu aja," jelas dia.

Orang Super Kaya Masih Dapat Subsidi

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyadari banyak orang super kaya yang menikmati subsidi dari pemerintah. Dia berencana memangkas subsidi tersebut dan dialihkan kepada yang membutuhkan.

Hal ini dibahas dalam rapat antara Menkeu Purbaya bersama Komisi XI dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Bahasannya adalah subsidi energi, termasuk BBM dan listrik.

"Jadi kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya kalau di Indonesia mungkin, yang masih mendapat subsidi," kata Purbaya usai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Dia menjelaskan, dalam rapat juag disepakati untuk menyusun strategi perbaikan penyaluran subsidi tadi. Disimpulkan, kalau subsidi bagi orang kaya akan dipangkas besar-besaran dal dua tahun kedepan.

"Kita simpulkan sih tadi dalam 2 tahun ke depan kita akan re-design strategi subsidi sehingga betul-betul tepat sasaran. Dan yang kaya sekali mungkin desil 8, 9, 10 subsidi akan dikurangin secara signifikan," tegas dia.

"kalau perlu uangnya kita balikin ke yang desir 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin gitu. Itu kira-kira utamanya itu dan itu perlu desain macam-macam karena melibatkan juga BUMN-BUMN dari Danantara," sambung Purbaya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu Purbaya) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia telah membahas kebutuhan LPG bersubsidi 3 kilogram (kg). Didapati ada kekurangan pasokan mengacu pada kebutuhan LPG 3 kg hingga akhir 2025 ini.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia menyampaikan prognosa kebutuhan LPG 3 kg pada 2025 ini sekitar 8,5 juta metric ton (MT). Sedangkan, kuota subsidi 'gas melon' tersebut berada di 8,17 MT.

"Prognosa sampai 2025 itu ada kebutuhan 8,5 juta metrics ton, ada penambahan kan, over 0,37 juta atau sekitar 370 ribuan metrics ton," kata Anggia, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (25/11/2025).