Maruarar Sirait Soroti Ketimpangan Data Kemiskinan, Papua dan NTT Jadi Prioritas Bedah Rumah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memimpin pertemuan bersama sejumlah kepala daerah di Wisma Mandiri 2 Lantai 21, Jakarta. Hadir dalam agenda tersebut Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, Bupati Penajam Paser Utara, Kepala BPS, serta anggota Komisi V DPR.

Pertemuan itu membahas penyempurnaan data untuk pemerataan program renovasi rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau biasa disebut bedah rumah.

Maruarar Sirait  menegaskan pentingnya data yang akurat. Pemerintah, didukung Badan Pusat Statistik, menjadikan data baru termasuk angka kemiskinan dan kondisi rumah dari Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan target BSPS.

“Papua dan Nusa Tenggara memiliki persentase penduduk miskin tertinggi. Ini harus menjadi perhatian khusus. Pemerintah pusat harus menunjukkan keberpihakan kepada wilayah yang sangat tertinggal, termasuk Papua dan NTT,” ujar Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).

Ia juga menyoroti ketimpangan di daerah perkotaan. Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat masuk daftar 100 daerah dengan gini ratio tertinggi sehingga perlu intervensi lebih kuat.

Maruarar Sirait menegaskan bahwa mulai 2026 tidak boleh ada satu kabupaten pun yang tidak menerima program renovasi rumah. Menurutnya, pendekatan ini merupakan perubahan besar dalam distribusi bantuan sosial yang bertujuan menciptakan pemerataan dan keadilan bagi seluruh wilayah.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyoroti persoalan akurasi data di lapangan yang selama ini terhambat oleh keterbatasan petugas statistik. Ia menilai pendataan berikutnya harus menjangkau seluruh desa agar tidak ada wilayah yang dirugikan.

Pemerintah pun menyiapkan mekanisme pendataan lebih ketat agar perencanaan BSPS benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, terutama di daerah tertinggal dan wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Di akhir pertemuan, Maruarar Sirait turut menyampaikan laporan penanganan bencana di sejumlah wilayah. Ia menugaskan tiga direktur jenderal masing-masing di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh untuk menentukan lokasi relokasi yang aman bagi warga terdampak.

Saat ini pemerintah telah menyiapkan stok rumah siap pakai sebagai langkah awal relokasi.

“Saat ini tersedia 430 stok rumah di Medan dan 140 unit di Bandung yang siap dimanfaatkan,” kata Maruarar.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan hunian layak secepat mungkin, sejalan dengan program pemerataan perumahan nasional yang terus ditekankan pemerintah.