Upaya Wilmar Seimbangkan Bisnis dan HAM Berbuah Hasil

Liputan6.com, Jakarta Wilmar menjadi salah satu perusahaan yang meraih Setara Institute Award sebagai Early Adopting Company. Perusahaan agribisnis tersebut memperoleh rating B  terhadap praktik bisnis dan hak asasi manusia (HAM) di lingkungan korporasi.

Dalam penilaian Setara Institute, Early Adopting Company adalah perusahaan yang  telah melakukan pendekatan  HAM dalam praktik bisnis. Namun, mereka masih perlu meningkatkan dan mengintegrasikan upaya-upayanya agar lebih menyeluruh.

Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wilmar pada acara Malam Apresiasi Anugerah Bisnis dan HAM bertema Perbaikan Berkelanjutan Korporasi dalam Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab sebagai Kunci Pembangunan Nasional.

“Kami bersyukur karena apa yang kami laksanakan mendapatkan pengakuan positif dari pihak independen. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan berperspektif HAM,” ujar Human Capital Head Wilmar Erlina Panitri, Jumat (28/11/2025)..

Erlina menjelaskan, upaya menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama bagi karyawan, telah menjadi fokus utama perusahaan. Prinsip tersebut juga menjadi bagian penting dari komitmen keberlanjutan Wilmar.

“Keseimbangan antara bisnis dan HAM adalah salah satu prasyarat utama bagi keberlanjutan perusahaan,” tambahnya.

Sebagai informasi, Setara Institute merupakan lembaga independen di Indonesia yang berfokus pada penelitian, advokasi, dan pendidikan publik di bidang hak asasi manusia, demokrasi, dan kebhinekaan. Didirikan pada 2005, lembaga ini dikenal aktif memantau isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, toleransi sosial, serta praktik korporasi yang menjunjung nilai-nilai HAM. 

Setara Institute juga secara rutin merilis laporan tahunan mengenai indeks toleransi kota dan penilaian terhadap komitmen lembaga publik maupun swasta terhadap HAM.

Wilmar Padi Indonesia (WPI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung swasembada pangan nasional melalui Farmer Engagement Program (FEP), program pendampingan petani yang diharapkan menjadi contoh peran aktif sektor swasta dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Rice Business Head PT WPI Saronto mengatakan, tahun ini pihaknya menargetkan kemitraan melalui FEP seluas 30 ribu hektare (ha) di Jawa dan Sumatera. Peningkatan target tersebut seiring bertambahnya daerah yang menjalin kerjasama dengan perusahaan.

Program tersebut mendapatkan respon positif dari petani, sehingga tahun lalu pihaknya mampu merealisasikan kemitraan lahan seluas 20 ribu ha, yang dikelola oleh lebih dari 20 ribu petani. Kemitraan itu tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Luas lahan kemitraan terbesar ada di Jawa Timur seluas 14 ribu ha.

“Petani telah merasakan manfaat kemitraan, sehingga program kami dapat diterima dengan baik,” ujar Saronto melalui siaran pers.

Saronto menuturkan, WPI terus memperkuat dukungannya terhadap program pangan nasional. Salah satu wujud nyata komitmen ini adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Pertanian, terkait pembelian gabah di tingkat petani seharga Rp 6.500 per kilogram (kg).

Selain itu, pihaknya berperan dalam membantu Bulog memasok beras public service obligation (PSO), sebagai cadangan pangan pemerintah yang akan disalurkan sepanjang Februari hingga April 2025.

WPI, lanjut dia, juga menyediakan fasilitas tolling atau maklon untuk membantu Bulog menggiling gabah di lima pabriknya, dengan kapasitas 1.000 ton per unit per hari selama musim panen raya (Maret-April 2025). “Kami turut membantu Bulog dalam mengidentifikasi daerah panen dan kelompok tani yang siap menjual gabahnya," jelas Saronto.