Regulasi Kereta Cepat Disempurnakan Lewat RPP, Ini Substansi yang Disoroti

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas memimpin Rapat Koordinasi Panitia Antar Kementerian dan Antar Non Kementerian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Perkeretaapian Kecepatan Tinggi secara berkala dan konsisten sampai dengan 24 November 2025 di KAI Jakarta Railway Center.

Pembahasan RPP Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi dilakukan melalui penyisiran menyeluruh dari Pasal 1 hingga pasal terakhir. Sejumlah substansi telah mencapai kesepakatan, antara lain terkait ketentuan umum, penyelenggaraan sarana, perizinan berusaha, standar keselamatan, pengembangan SDM dan iptek, pengembangan industri serta integrasi antarmoda dan kawasan TOD.

Selain itu, telah disepakati dukungan pemerintah, mekanisme pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, serta ketentuan peralihan.

Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Odo R.M. Manuhutu menyampaikan bahwa penyusunan RPP Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi bertujuan untuk pengembangan dan kemandirian perkeretaapian nasional dengan menitikberatkan pada sumberdaya manusia, penelitian dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta indutrialisasi di bidang perkeretaapian yang mandiri dan berteknologi tinggi.

“Kemenko Infrastruktur berkomitmen menyusun regulasi yang cermat, transparan, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan kepentingan publik serta keberlanjutan fiskal negara,” tegas Deputi Odo, Rabu (26/11/2025).

Dia memastikan proses dilakukan tanpa tergesa-gesa agar menghasilkan regulasi yang kuat dan komprehensif.

Rapat Koordinasi PAK tersebut turut dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Sekretariat Kabinet, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Ketenagakerjaan, BPKP, BRIN, serta PT KAI.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyerahkan seluruh penyelesaian permasalahan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, alias Danantara.

Hal itu diutarakan Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi usai berkunjung ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Dwiyana mengatakan, dirinya datang ke Kantor Kemenko Perekonomian hanya untuk berdiskusi santai, tanpa mau membocorkan isinya. Sementara untuk perkara terkait Whoosh semisal proses restrukturisasi utang, kini jadi tanggung jawab Danantara sepenuhnya.

"Pokoknya kalau untuk restru kan kita serahkan ke Danantara. KCIC di bawah Danantara. Jadi apapun mekanisme/skemanya, kita serahkan ke Danantara," kata Dwiyana.

Begitu pun saat ditanya terkait komunikasi dengan Danantara hingga kelanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, ia belum bisa menjawabnya.

"Pokoknya kita ikutin satu pintu lewat Danantara. Wis to, lewat Danantara aja ya," ucap Dwiyana singkat.

Adapun Presiden Prabowo Subianto juga telah buka suara soal kegaduhan terkait utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. Usai mempelajari itu, RI 1 mengaku tidak menemui masalah berarti soal utang Whoosh.

"Enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah," tegas Prabowo dalam acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarang. Kita hitung, enggak ada masalah itu. Jadi PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir," pintanya.