Sering Dituding Merusak Lingkungan, Industri Nikel Dituntut Lakukan Ini

Liputan6.com, Jakarta Hilirisasi nikel masih dituding sebagai industri yang berdampak buruk bagi lingkungan. Untuk menangkalkan stigma tersebut, para pemangku kepentingan industri mendorong perbaikan tata kelola dengan menerapkan prinsip pertumbuhan berkelanjutan (sustainable growth).

Chairman Indonesia Mining Institute (IMI), Irwandy Arif mengatakan, tatakelola pertambangan yang baik (good mining practice) dan inovasi dalam pengelolaan limbah menjadi solusi menciptakan industri yang rama lingkungan. Aksi ini menyangkut tiga tahap yang saling tumpang tindih, berkaitan, dan tidak bisa dinegosiasikan.

“Untuk disebut menerapkan good mining, pelaku usaha harus memastikan seluruh tahapan berjalan tanpa mengabaikan penyelidikan umum, studi kelayakan, hingga proses pemulihan pascatambang,” kata Irwandy, Sabtu (22/11/2025).

Irwandy melanjutkan, seluruh tahapan tersebut wajib mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, keselamatan kerja, konservasi sumber daya, hingga program Corporate Social Responsibility (CSR). Kegiatan tambang juga harus dilandasi kepatuhan hukum dan keterbukaan informasi kepada publik.

“Sepertinya perusahaan menengah ke atas sebagian besar sudah menerapkan. Tetapi harus dipertanyakan pertambangan menengah ke bawah atau yang kecil,” tambahnya.

Menurut Irwandy, upaya menghapus stigma kotornya industri pertambangan dan pengolahan nikel hanya sekadar good mining, tetapu juga perlu diperkuat dengan implementasi prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG). Penerapan ESG tidak hanya mendorong pembangunan berkelanjutan, tetapi juga menjadi daya tarik utama bagi investor global.

Di tengah tren transisi energi, sektor nikel juga didorong untuk mengadopsi teknologi bersih dan berkelanjutan.

Irwandy pun mendorong perusahaan tambang untuk mulai memanfaatkan alat tambang rendah emisi, seperti penggunaan bahan bakar nabati (BBN) untuk alat berat dan kendaraan listrik untuk mendukung kegiatan operasi pertambangan.

Pengelolaan limbah juga menjadi salah satu isu lingkungan paling krusial dalam pengolahan nikel adalah pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian (SHPP) atau tailing.

Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) Irwan Iskandar memaparkan, tantangannya terletak pada volume limbah yang besar, meski dari sisi risiko dan bahaya lingkungan lebih kecil dibandingkan komoditas lain.

Irwan menceritakan kisah sukses Harita Nickel sebagai salah satu milestone dalam mengelola limbah ini. Teknologi terbaru memungkinkan pengolahan lumpur tailing, yang dikategorikan sebagai Limbah B3, menjadi tailing kering dengan kadar air kurang dari 30% menggunakan fasilitas filter press.

“Ini investasi bagi perusahaan. Berarti ada biaya kapital dan OpEx yang memang harus di-consider, tapi demi pengelolaan lingkungan, itu juga peluang,” jelas Irwan.

Tailing kering menawarkan sejumlah keunggulan, seperti perlindungan lingkungan laut karena tidak dibuang ke perairan, aspek keselamatan yang lebih baik, dan kemudahan pengelolaan. Irwan memaparkan dua metode penempatannya: landfill dan backfill.

Metode landfill memerlukan pembukaan lahan baru dengan masa pemantauan lebih dari 25 tahun. Sementara backfill tidak membutuhkan lahan baru karena memanfaatkan kembali lubang bekas tambang, dengan periode pemantauan hanya sekitar enam tahun.

“Backfill juga mengurangi dampak pada sumber daya lain dan memiliki potensi transformasi tailing nikel menjadi cadangan komoditas di masa depan,” ujarnya.

Di Harita Nickel, tailing kering dimanfaatkan untuk menutup kembali lubang bekas tambang melalui fasilitas Dry Stack Tailing Facility (DSTF) seluas 194,2 hektare. Fasilitas ini mampu menampung 49 juta ton tailing. Material yang telah diproses tidak lagi mengandung zat kimia berbahaya dan perusahaan bahkan tengah mengkaji pemanfaatan lain untuk tailing ini.