Hyundai Buka Suara soal Insentif EV Berbasis Nikel

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk pembelian kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) melalui skema pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). Nilai insentif yang digodok bahkan mencapai 40 persen hingga 100 persen.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut skema tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama kementerian terkait, khususnya Kementerian Perindustrian.

“PPN DTP itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen, nanti masih didiskusikan skemanya. Itu utamanya EV ya, bukan hybrid,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Kebijakan insentif ini nantinya akan mempertimbangkan jenis baterai yang digunakan kendaraan listrik, terutama terkait kandungan nikel. Pemerintah disebut akan membedakan skema insentif antara baterai berbasis nikel dan non-nikel.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat hilirisasi industri mineral kritis dalam negeri, terutama pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto, menyambut positif rencana pemerintah tersebut. Menurut dia, banyak pihak mengaitkan baterai berbasis nikel dengan Hyundai, terutama setelah pembangunan pabrik baterai di Karawang.

“Memang kita berkeinginan pada saat membangun pabrik baterai di Karawang untuk memaksimalkan penggunaan nikel. Karena nikel adalah salah satu sumber daya alam Indonesia terbesar di dunia,” jelas Frans.

Ia menambahkan, penggunaan nikel pada baterai kendaraan listrik diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap industri nasional dan ekonomi Indonesia.

Namun demikian, Frans menegaskan bahwa kendaraan listrik berbasis baterai nikel bukan hanya diproduksi Hyundai.

Menurutnya, sudah ada sekitar empat hingga enam merek otomotif lain yang menggunakan teknologi serupa dan bahkan telah melakukan produksi lokal di Indonesia.

“Jadi sangat fair. Bahkan untuk baterai non-nikel juga kabarnya tetap akan diberikan insentif,” tambahnya.

Lebih lanjut, Frans menyebut Hyundai akan terus mengikuti kebutuhan pasar otomotif nasional sekaligus mematuhi kebijakan pemerintah yang berlaku.

Menurut dia, produsen otomotif harus adaptif terhadap permintaan konsumen Indonesia, baik untuk kendaraan listrik murni maupun hybrid.

“Kalau masyarakat maunya EV, ya EV. Kalau maunya hybrid, ya hybrid. Itu yang harus dilakukan sebagai salah satu pemain local production di Indonesia,” ungkap Frans.

Selain itu, Hyundai juga memastikan akan mengikuti seluruh regulasi dan kebijakan pemerintah demi menjaga keberlangsungan bisnis di pasar otomotif Tanah Air.

“Kita juga harus comply sama policy tersebut sehingga bisa tetap berdagang di Indonesia. Jadi memang harus adaptif,” tutupnya.