Sudah di Meja Presiden, Tarif Baru Royalti Tambang Segera Berlaku

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan aturan penyesuaian tarif royalti bagi perusahaan tambang, termasuk komoditas batu bara dan nikel, akan mulai berlaku pada awal Juni 2026.

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut telah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Peraturan Pemerintah (PP) terkait saat ini sedang dalam tahap finalisasi.

"Mungkin mulai berlaku awal Juni. Kalau saya nggak salah, betul nggak Juni? Juni," kata Purbaya dalam Media Briefing, Senin (11/5/2026).

Selain penyesuaian tarif royalti, pemerintah juga tengah membahas rencana pengenaan bea keluar terhadap sejumlah komoditas tambang.

Purbaya mengaku telah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk membicarakan kebijakan tersebut, khususnya terkait batu bara dan nikel.

Dalam pertemuan itu, kata dia, Bahlil mendukung penerapan bea keluar dan bahkan mengusulkan agar kebijakan tersebut diberlakukan untuk seluruh komoditas tambang.

"Across the board kata Pak Bahlil waktu saya ketemu dia kemarin. Across the board itu semua barang tambang," ujarnya.

Meski demikian, Purbaya belum merinci lebih jauh terkait skema maupun besaran bea keluar yang akan diterapkan. Ia menegaskan detail kebijakan masih menunggu penerbitan PP yang saat ini tengah disusun oleh Kementerian ESDM.

Pemerintah berharap kebijakan penyesuaian royalti dan bea keluar tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat tata kelola sektor pertambangan nasional.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekayaan alam Indonesia harus dinikmati oleh rakyat. Bukan justru mengalir ke luar negeri melalui para pemegang konsesi yang tidak menunjukkan keberpihakan kepada bangsa sendiri.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026). Prabowo menyoroti pihak-pihak yang telah diberi konsesi tambang, perkebunan, hingga fasilitas kredit dari bank pemerintah, namun hasil usahanya justru tidak ditempatkan di Indonesia.

“Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan, kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat, tapi mereka begitu berhasil hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia,” kata Prabowo.

Terlebih, menurut Prabowo, praktik-praktik seperti itu tidak bisa terus dibiarkan karena sangat bertentangan dengan semangat nasionalisme dan cita-cita hilirisasi yang bertujuan agar nilai tambah sumber daya alam dinikmati oleh bangsa dan rakyat Indonesia sendiri.

“Saya sebagai mandataris, sebagai yang diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia, saya juga tidak mau meneruskan hal-hal seperti ini,” lanjutnya.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan menoleransi pihak-pihak yang tidak patriotik. Pihak-pihak yang justru menggunakan kecerdasan serta kekayaan bangsa untuk memperkaya pihak luar.

“Jangan kepandaianmu kau pakai untuk memperkaya bangsa lain. Kita tidak benci bangsa lain, kita tidak mau rakyat kita miskin terus karena uang kita diambil ke luar negeri,” ujarnya.

Prabowo pun menegaskan hanya mereka yang benar-benar membela bangsa dan rakyat Indonesia yang layak berada di dalam barisan pemerintahannya.

“Pilih, bela rakyatmu atau mengabdi ke yang lain. Saya tidak akan toleransi mereka-mereka yang tidak patriotik. Sepintar apa pun kalau kau tidak bela bangsamu sendiri, tidak ada tempat di sekitar saya,” tegasnya.