APBN Defisit Rp 479,7 Triliun pada Oktober 2025, Menkeu Purbaya: Masih Aman

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan, realisasi APBN hingga 31 Oktober 2025 tercatat defisit hingga Rp 479,7 triliun. Defisit APBN itu setara 2,02 persen dari produk domestik bruto (PDB). 

Kendati begitu, Purbaya mengklaim defisit APBN ini masih dalam batas aman. "Defisit APBN per 31 Oktober 2025 tercatat sebesar Rp 479,7 triliun atau sebesar 2,02 persen dari PDB. Angka defisit ini berada dalam batas aman dan terkendali, jauh lebih rendah dari target outlook APBN besar 2,78 persen PDB," ujar dia dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Adapun hingga 31 Oktober 2025, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.113,3 triliun, atau 73,7 persen dari outlook APBN di sepanjang tahun ini sebesar Rp 2.865,5 triliun. 

"Ini didorong oleh penerimaan pajak sebesar Rp1.708,3 triliun atau 71,6 persen dari outlook dan penerimaan negara pekan pajak atau PNBP sebesar Rp 42,4 triliun atau 84,3 persen," terang Purbaya. 

Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp 2.593,0 triliun, atau mencapai 73,5 persen dari outlook APBN 2025 senilai Rp 3.527,5 triliun. 

"Belanja ini dimanfaatkan secara optimal untuk program prioritas yang meliputi belanja pemerintah usaha sebesar Rp 1.879,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 713,4 triliun," kata Purbaya. 

Anggaran Belanja Rp 3.786,5 Triliun pada 2026

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membacakan asumsi makro sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pemerintah mematok anggaran belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun untuk tahun depan.  

Angka tersebut masih lebih besar dari pendapatan negara, yang ditarget sebesar Rp 3.147,7 triliun dalam RAPBN 2026. Sehingga, APBN masih akan mencatatkan defisit Rp 638,8 triliun, atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) di tahun depan.   

Prabowo mengatakan, RAPBN 2026 ditopang oleh pembiayaan yang hati-hati, inovatif, dan berlanjut. Ia pun berjanji, pemerintahan yang dipimpinnya bakal terus melaksanakan efisiensi anggaran. 

Dengan tujuan, belanja negara tidak lagi lebih besar dari pendapatan negara pada beberapa tahun mendatang. Prabowo pun target Indonesia tidak lagi defisit APBN pada 2027 atau 2028. 

"Sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Harapan saya adalah, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali," ujarnya dalam Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan beberapa waktu lalu. 

"Kita harus berani, dan kita harus bertekad menghilangkan kebocoran, menekan segala bentuk kebocoran. Untuk itu saya minta dukungan seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia," dia menekankan.

Sebelumnya,  Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencatat, sampai dengan akhir triwulan ketiga 2025 kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56% dari PDB dan keseimbangan primer yang positif.

"Pendapatan negara hingga akhir September 2025 hanya tercatat sebesar Rp 1.863,3 triliun atau telah mencapai 65 persen dari outlook yang ditetapkan,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Menkeu Purbaya, meskipun pendapatan negara lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, secara nominal tekanan ini terutama bersumber dari penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan perpajakan khususnya di sektor migas dan tambang. 

Untuk penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.516,6 triliun terkontraksi sebesar 2,9 persen year on year dengan penerimaan pajak sebesar Rp 1.295,3 triliun dan Bea cukai sebesar Rp 221,3 triliun. 

"Penurunan harga komoditas seperti batu bara dan sawit menyebabkan penerimaan PPH, Badan dan PPN dalam negeri sedikit tertahan,” ujarnya.

Kendati demikian, kata Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan.

Dari sisi belanja negara, realisasi mencapai Rp 2.234,8 triliun atau 63,4 persen dari outlook. Belanja pemerintah pusat tumbuh tipis sedangkan transfer ke daerah telah terrealisasi Rp 648,4 triliun atau 74,6 persen dari pagu.

"Efektivitas belanja didorong oleh pelaksanaan program prioritas, bansos, dan belanja modal infrastruktur,” ujarnya.

Adapun hingga September 2025, defisit anggaran tercatat sebesar Rp 371,5 triliun atau setara 1,56 persen terhadap PDB, lebih rendah dari outlook tahun penuh sebesar 2,78 persen PDB.