Kenaikan Produksi Beras hingga Pangkas Aturan Pupuk Subsidi Jadi Sorotan DPR

Liputan6.com, Jakarta - Komisi IV DPR menyoroti peningkatan produksi beras nasional hingga perombakan aturan pupuk bersubsidi. Keduanya dinilai menjadi bentuk upaya ketahanan pangan nasional.

Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto yang menyoroti peningkatan produksi beras nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi produksi beras Januari-Desember 2025 mencapai 34,77 juta ton.

"Berbagai indikator menunjukkan peningkatan signifikan pada produksi, kesejahteraan petani, stabilitas pasokan, hingga reformasi tata kelola pangan nasional,” ujar Titiek, dalam keterangannya, Sabtu (15/11/2025).

Dia menuturkan, hal ini tak lepas dari kebijakan yang diambil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, termasuk penyetopan impor beras pada 2025. Padahal, pada 2023-2024, RI impor beras lebih dari 7,5 juta ton. “Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, serta lingkungan yang terukur dan signifikan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menilai reformasi tata kelola pupuk, penetapan HPP gabah Rp6.500/kg, penguatan stok Bulog, hingga peningkatan produktivitas di lapangan menjadi pendorong perbaikan kesejahteraan petani. Terbukti dari Nilai Tukar Petani (NTP) pangan yang mencapai 124,36.

"Reformasi sistem pupuk ini sangat penting agar petani kecil hingga menengah dapat memperoleh pupuk dengan akses yang lebih sederhana dan harga yang lebih bersahabat,” ujar dia.

Harga Beras Mulai Turun

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membentuk tim khusus untuk mengawal penurunan harga beras di berbagai daerah. Tren positif harga beras turun sudah terlihat.

Dia mengatakan, harga beras mengalami deflasi dalam dua bulan terkahir. Hal itu mengacu pada data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). 

"Tujuan kita menurunkan harga supaya masyarakat bahagia, dan itu sudah tercapai,” ujar Amran dalam keterangan resmi, Selasa, 4 November 2025.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini juga mencatat harga beras belum turun di 51 daerah. Untuk itu, Bapanas membentuk tim khusus bersama Perum Bulog, hingga penegak hukum. Utamanya mengawal penurunan harga beras tadi

"Kami bentuk tim untuk mengawal tiap kabupaten dan untuk mengawal harga komoditas pangan, khususnya beras. Bapanas tandem dengan Bulog," ucapnya.

Tim ini bertugas memastikan stabilitas harga sampai tingkat kabupaten, termasuk menjalankan operasi pasar dan distribusi beras SPHP ke daerah-daerah pegunungan yang bukan sentra produksi.

BPS mencatat 23 provinsi mengalami deflasi beras, tiga provinsi stabil, dan hanya 12 provinsi yang mencatat inflasi. Penurunan harga beras juga terjadi seluruh segmen pasar.

Pada tingkat penggilingan, harga beras turun rata-rata 0,54 persen; dengan penurunan 0,71 persen pada beras premium dan 0,46 persen pada beras medium. Di tingkat grosir, harga turun 0,18 persen, dan di tingkat eceran terjadi deflasi 0,27 persen. 

Pada 2024, harga beras di tingkat eceran masih berada di sekitar Rp14.643 per kilogram dengan inflasi tahunan mencapai 3,08 persen. Harga grosir berada di kisaran Rp13.563 per kilogram dan harga penggilingan sekitar Rp12.724 per kilogram. Dengan kondisi tersebut, pasar beras pada 2024 masih berada dalam tekanan. Namun pada Oktober 2025, tren berubah total: harga turun di semua level secara bersamaan.