Sebelum Redenominasi Rupiah Diterapkan, Ini yang Harus Dilakukan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menyarankan masyarakat untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi rencana redominasi rupiah yang kemungkinan berlaku pada tahun 2027. 

Menurutnya, salah satu cara paling aman adalah mengalihkan sebagian aset ke instrumen yang lebih stabil seperti logam mulia dan mata uang asing.

“Sebenarnya ini kesempatan bagi masyarakat untuk mengganti rupiahnya. Bisa ke logam mulia atau ke dolar sing. Jadi, yang punya rupiah begitu banyak ya, kalau tidak mau di dolar atau dolar singapura, ya itu adalah di logam mulia,” kata Ibrahim kepada Liputan6.com, Kamis (13/11/2025).

Ia menjelaskan, kebijakan redominasi akan mengubah nominal uang tanpa mengubah nilai riilnya, namun efek psikologis di masyarakat bisa sangat besar. Banyak orang bisa panik atau salah tafsir ketika saldo mereka tiba-tiba “menyusut” di angka.

“Nah, sekarang yang melakukan sosialisasi bukan Bank Indonesia lagi, tapi harus pemerintah. Pemerintah secara luas,” ujarnya.

Menurut Ibrahim, pengalihan aset ke instrumen yang nilainya relatif stabil akan membantu masyarakat menjaga daya beli selama masa transisi.

“Nah, ini saran saya ini paling tepat, sampai saat ini pemerintah melakukan sosialisasi, dan masyarakat harus cepat anggap. Dan merubah rupiahnya, ya dipindahkan ke dolar, Amerika, atau dolar singapura, atau logam mulia, atau perhiasan,” ujarnya.

Ibrahim Assuaibi menilai rencana pemerintah melakukan redenominasi rupiah bisa menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali uang yang selama ini tertimbun di masyarakat. 

Menurut dia, kebijakan pemangkasan nol rupiah akan memaksa para penimbun uang untuk mengeluarkan simpanan mereka karena proses penukaran akan dibatasi waktu dan diawasi ketat oleh pemerintah.

"Sehingga pengusaha-pengusaha ini ya, ada waktu satu tahun untuk membelanjakan uangnya. Ya, karena apa suka tidak suka. Jadi tahun 2027 mereka harus tukar," ujarnya.

Ibrahim menilai redenominasi juga berfungsi sebagai alat untuk menekan praktik ekonomi gelap dan korupsi. Dengan sistem penukaran uang yang mewajibkan identitas, para pemilik dana tidak sah akan sulit bersembunyi. 

"Pada saat menukar uang, itu nanti kan KTP muncul kan. Ya di KTP inilah nanti akan ketahuan dari siapa, uang siapa. Kemudian ada orang cuma supir, kemudian bisa nukerin uang Rp 10 miliar. Ini uang siapa? Nah biasanya nanti kan orang-orang tanda kutip yang nakal, itu kan pasti akan mencari orang-orang korban, istilahnya pembantu rumah tangga biasa atau pengangguran," ujarnya.

Ia menyebut redominasi sebagai kebijakan ganda yakni memperkuat keuangan negara sekaligus menertibkan pelaku ekonomi bayangan. Selain itu, Ibrahim memprediksi kebijakan ini akan memperkuat posisi rupiah di mata publik. Ketika seluruh uang yang beredar kembali terdata dan bersih, kepercayaan terhadap sistem moneter akan meningkat.