Menko Airlangga-Purbaya Lapor Program Stimulus Ekonomi ke Prabowo Subianto

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melaporkan sejumlah program stimulus ekonomi lanjutan kepada Presiden Prabowo Subianto. Termasuk program yang dilanjutkan pada 2026.

Menko Airlangga tak sendirian. Dia juga turut melaporkannya dalam rapat kabinet bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Bapak Presiden juga menanyakan terkait dengan beberapa program-program unggulan yang sudah dijadikan target. Jadi kami juga sampaikan terkait dengan program-program yang dilanjutkan di tahun 2026," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, ditulis Kamis (30/10/2025).

Dia mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan regulasi mengenai stimulus tersebut ke depannya. Beberapa lingkupnya seperti Pajak Penghasilan (PPh) final untuk UMKM hingha 2027.

Kemudian, ada PPh 21 bagi sektor pariwisata dan padat karya. Hingga Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan, serta diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

"Ini relatif regulasinya sudah disiapkan, seperti PPH final untuk UMKM sampai 2027, kemudian PPH 21 untuk pariwisata dan padat karya, kemudian PPNDTP untuk sektor Perumahan, dan juga penerima diskon Iuran JKK dan JKM," jelas Airlangga.

Lapor Soal DHE

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut 90 persen eksportir siap simpan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri. Meskipun, rencana evaluasi tetap akan dilakukan.

Airlangga menyebut, persoalan DHE sudah dilaporkan langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Adapun, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, hingga Kementerian Keuangan masih terus melakukan penyempurnaan.

"Devisa hasil ekspor dilaporkan ke Bapak Presiden, kami sedang melakukan penyempurnaan bersama dengan BI, OJK, dan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, ditulis Kamis pekan ini.

Dia mencatat, kepatuhan eksportir untuk menempatkan DHE di dalam negeri telah mencapai 90 persen.

"Realisasinya compliance-nya sudah sekitar 90 persen. 90 persen dari yang seluruh ekspor, yang SDA," ungkap dia.

Adapun, proses evaluasi masih tetap akan dilakukan pemerintah. "Kita akan evaluasi teknis detailnya lagi," katanya

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) akan kembali meninjau aturan mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sektor sumber daya alam (SDA).

Langkah ini dilakukan karena implementasi aturan tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan cadangan devisa nasional.

"DHE akan ditinjau lagi. Saya nggak tau direvisi saya enggak tahu detail. Tapi kelihatannya hasilnya belum betul-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita," kata Purbaya saat ditemui usai sidak ke Pos Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).