Kemnaker Belum Terima Laporan Resmi Soal PHK Massal di SBA Textile Bandung

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor memastikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum menerima laporan resmi mengenai adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBA Textile) yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

"Belum ada info soal itu, kita belum mendapatkan informasi," ujar Afriansyah dikutip dari Antara, Selasa (7/10/2025).

Pernyataan tersebut menanggapi kabar adanya perusahaan tekstil besar di Bandung yang dikabarkan mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK massal terhadap karyawan. Ia menegaskan, hingga kini Kemnaker masih menunggu laporan resmi dari pihak perusahaan, Dinas Ketenagakerjaan setempat, serta serikat pekerja dan buruh.

"Jadi sementara ini memang kita lagi mendata dan menunggu laporan-laporan dari (dinas ketenagakerjaan) daerah, dari serikat pekerja maupun dari serikat buruh yang ada untuk kita data," ujarnya.

Seperti diketahui, PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT) telah resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keputusan ini dibacakan dalam sidang yang berkaitan dengan perkara No. 3/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Jkt. Pst pada tanggal 29 Agustus 2025.

Menurut penjelasan dari manajemen SBAT, keputusan pailit ini tidak akan mempengaruhi operasional perusahaan karena kegiatan usaha telah dihentikan sejak Juli 2024.

Afriansyah menjelaskan, dugaan sementara penyebab kesulitan keuangan yang dialami SBA Textile berkaitan dengan penurunan pesanan dari pasar global. Menurunnya permintaan produk tekstil ekspor menyebabkan aktivitas produksi berkurang dan berdampak langsung pada kemampuan perusahaan membayar upah pekerja.

Fenomena serupa, lanjutnya, juga terjadi pada industri alas kaki dan garmen yang bergantung pada ekspor ke negara-negara besar. Berkurangnya pesanan membuat perusahaan harus memangkas biaya operasional, termasuk mengurangi tenaga kerja.

"Nah otomatis ketika order berkurang, pekerjaan nggak ada. Nah lama-lama kan perusahaan tidak bisa untuk membayar gaji mereka. Dengan inilah mereka akhirnya (biasanya) memutuskan dan melakukan PHK terhadap karyawannya," jelasnya.

Kementerian Ketenagakerjaan, kata Afriansyah, akan mengambil langkah fasilitasi untuk memastikan seluruh pekerja terdampak tetap memperoleh hak normatif sesuai peraturan ketenagakerjaan.

Ia menegaskan, pekerja yang terkena PHK tetap berhak atas pesangon, jaminan hari tua, serta manfaat lain yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

"Nanti kita dari kementerian akan memfasilitasi pekerja dengan pelaku usaha. Mereka kan harus punya jaminan hari tua, mungkin dapat pesangon, sesuai dengan standar yang sudah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan tadi," ujar Afriansyah.

Pemerintah berharap seluruh pihak, baik perusahaan maupun serikat buruh, dapat berkoordinasi secara terbuka agar proses penyelesaian berjalan adil dan transparan tanpa merugikan pekerja.